Pemprov Sumsel Jamin tidak Ada PHK Massal

SRIPOKU.COM, PALEMBANG --- Pemprov Sumsel menjamin tak akan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal terhadap tenaga kerja di Sumsel. Bahkan, pemerintah telah menyiapkan 12 paket kebijakan untuk mendukung kesejahteraan para pekerja.

"PHK massal insyaallah tidak akan terjadi di Sumsel. Pak Gubernur juga sudah mewanti-wanti jangan sampai ada PHK. Bahkan pemerintah juga sudah menyiapkan 12 paket kebijakan," ungkap Sekda Pemprov Sumsel, H Mukti Sulaiman SH MHum saat menghadiri perayaan HUT Konferensi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) dan Hari Buruh se-Dunia di Halaman Gedung DPRD Sumsel, Minggu (1/5/20/16).

Salah satu paket kebijakan yang disiapkan pemerintah, yakni, dengan mempermudah proses perizinan yang harus cepat dan tepat. Kemudian, meyakinkan investor bahwa dengan berinvestasi ke Sumsel itu aman.

"Memang kita sangat khawatir akan terjadinya PHK massal di Sumsel akibat memburuknya perekonomian. Kalau PHK biasa silahkan saja, mungkin pekerja itu bandel, nakal, tidak disiplin, narkoba, itu sah-sah saja. Apalagi saat ini harga karet sudah merangkak naik," kata Mukti.

Dikatakannya, Pemerintahan Joko Widodo saat ini sudah menyediakan Rp 5.000 triliun selama lima tahun untuk meningkatkan infrastruktur. Tujuannya, apabila infrastruktur bagus tentunya akan berdampak pada biaya produksi sebuah perusahaan lebih murah.

"Di samping itu, hilirisasi apakah itu sawit, kopi, dan karet yang dijadikan alternatif aspal. Di Sumsel ini ada 640 perusahaan, 4000 UKM, dan 2000 menengah ke atas. Jumlah buruh kita mencapai 230 ribu lebih, mudah-mudahan dengan begitu banyaknya perusahaan bisa mengatasi permasalahan buruh di Sumsel," kata Mukti.

Disinggung mengenai Hari Buruh se-Dunia, Mukti mengungkapkan, bahwa Pemprov Sumsel tidak sekali-kali memandang buruh sebelah mata. Bahkan, Pemprov Sumsel menganggap buruh sebagai partner dalam membangun Sumsel.

"Untuk itu, apabila ada permasalahan pada buruh silahkan gelar dialog dengan Pemprov Sumsel supaya bersama-sama mengatasi permasalahan tersebut. Perusahaan juga harusnya memenuhi kebutuhan para pekerjanya, terutama soal upah yang harus sesuai dengan UMP," tegas Mukti.

Koordinator Wilayah KSBSI, Ali Nafiah mengungkapkan, bahwa 1 Mei merupakan hari bersejarah bagi para buruh di dunia. Terlebih, kesejahteraan buruh di Indonesia saat ini terbilang jauh dari kata sejahtera.

"Harapan kami pada Hari Buruh ini hendaknya kesejahteraan buruh akan meningkat," ungkap Ali.

Sementara Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumsel, Sumarjono Saragih, mengaku  saat ini upah pekerja di Sumsel paling tinggi di Pulau Sumatera. Menurut dia, hal ini harus disyukuri oleh para buruh di Sumsel.

"Bahkan di Indonesia kita berada di peringkat ke delapan," kata Sumarjono.