Pelayanan Publik Masih Rendah, Ombusdman Terima 6800 Pengaduan Setiap Tahun

SRIPOKU.COM, LUBUKLINGGAU - Ketua Ombusdman RI, Prof Amzulian Rifai menyatakan, tingkat pelayanan publik di seluruh Indonesia masih tergolong sangat rendah. ‎

Hal ini menurutnya bisa menjadi cerminan tinggi atau tidaknya tingkat korupsi, pungli dan lainnya.

Dapat dipastikan, katanya, negara yang pelayanan publiknya rendah, tingkat korupsi dan punglinya tinggi.

Demikian diungkapkan Amzulian kepada Sripoku.com di Lubuklinggau, Selasa (19/4/2016).

‎"Jadi negara-negara yang pelayanan publiknya jelek, dapat dipastikan pungutan liar, korupsi pasti tinggi. Sebaliknya negara-negara yang pelayanan publiknya baik, sudah dapat dipastikan juga pungli dan korupsinya juga rendah," kata Prof Amzulian Rifai.

Oleh karena itu, negara-negara mesti mengutamakan pelayanan publik terlebih dulu.

‎Targetnya, supaya ada perbaikan-perbaikan, dan ombusdman sifatnya hanya mengawasi.

Sementara perbaikan-perbaikan ada pada kementerian-kementerian terkait. Menurutnya, disetiap kementerian sudah ada pengawasan internal.

Misalnya, ditingkat pemerintahan daerah (pemda) sudah pasti ada inspektorat. Jadi selalu ada mekanisme pengawasan internal.

"Nah, tetapi itu kan tidak jalan. Kalau jalan tidak perlu ada ombudsman. Upaya kita, tentu kita meminta semua kementerian itu memiliki standar yang jelas. Nah, semestinya SOP itu diawasi, jalan apa nggak oleh instutusi masing-masing" katanya.

Terkait laporan pelayanan publik yang masuk ke ombusdman katanya, ‎setiap tahun sekitar 6800-an laporan.

Dimana, laporan yang masuk itu didominasi oleh pelayanan publik di pemerintahan daerah. Dimana umumnya menyangkut keterlambatan (pelayanan), atau pelayanan yang lambat dan tidak profesional.

‎"Pemda itu, nomor satu pelayanan publiknya termasuk jelek diseluruh Indonesia. Laporan yang masuk ke ombusdman, berkisar 6800-an, dan itu didominadi pemda," katanya.

Dikatakan, setiap laporan yang masuk ke ombusdman, itu diolah oleh tim.

Misalnya soal pembangunan pasar yang tidak pada tempatnya atau pembangunan yang merugikan pedagang kecil dan lainnya.