Ahmad Naafi: Justru Laporan Tindak Pidana Terhadap Rustam Cs Perlu Ditelusuri

Komisioner KPU Provinsi Sumsel divisi Hukum Ahmad Naafi SH MKn mengatakan laporan tersebut merupakan hak semua warga.

SRIPOKU.COM, PALEMBANG --- Menanggapi laporan yang disampaikan Rustam Cs ke Polda Sumsel, Komisioner KPU Provinsi Sumsel divisi Hukum Ahmad Naafi SH MKn mengatakan laporan tersebut merupakan hak semua warga.

Namun kata Naafi, yang bersangkutan juga sebaiknya memahami hukum administrasi mengenai pelaksanaan putusan pengadilan sehingga tidak terkesan gegabah dalam mengambil langkah hukum.

“Silahkan yang bersangkutan mempelajari lagi UU Nomor 5/1986 dengan UU Nomor 9 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 51/2009 sehingga setiap langkahnya bisa dipertanggungjawabakan secara hukum,” ungkap naafi seraya mengatakan ada langkah-langkah hukum dalam menyikapi putusan pengadilan, Senin (29/2/2016).

Mengenai tindak pidana yang dilaporkan ke Polda, Naafi menjelaskan bahwa dalam proses pemberhentian tetap Rustam Cs yang terbukti melanggar etik penyelenggaraan Pemilu sebagaimana putusan DKPP dan menggantikannya dengan komisioner Pengganti antar waktu (PAW) KPU Provinsi sumsel tidak pernah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud dalam UU tindak pidana.

"Yang justru laporan tindak pidana yang dilaporkan sebelumnya terhadap Rustam Cs ke Polda sumsel melalui almarhumah Fatmawati dan kuasa hukumnya, perlu ditelusuri kebenarannya apalagi yang bersangkutan sudah terbukti melanggar etik seperti termuat dalam keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 199/DKPP-PKE-III/2014," jelasnya.

Editor: Tarso
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved