Disbudpar Sumsel: Pengembangan Wisata Daerah Masih Rendah

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Pengembangan wisata di daerah khususnya Kota Palembang dinilai masih sangat rendah.

Hal tersebut terlihat dari data wisatawan lokal yang dihimpun oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Sumsel.

"Dari data kami wisatawan lokal di Palembang sebanyak 8 juta hanya 3,4 juta yang berwisata di Palembang sisanya sebanyak 5 juta berwisata keluar," kata kepala Disbudpar Sumsel, Irene Camelyn Sinaga, Senin (21/12/2015).

Menurutnya, selama ini pihaknya saja yang selalu menggaungkan wisata.

Namun disayangkan hal tersebut tidak diikuti dengan Disbudpar daerah.

Rendahnya promosi ini juga terlihat dari regulasi travel agency yang tercatat perizinanannya mencapai 236, namun travel agency yang menjual imbauan promosi pariwisata Palembang hanya setengah.

“Karena itu di tahun ini kami membuat Peraturan Daerah (Perda) sistem kepariwisataan dan saat ini tengah dibahas di DPRD Sumsel,” ujarnya.

Selain itu, untuk pengembangan dan pelestarian Sungai Musi juga yang dilakukan pemerintah setempat masih kurang.

Hal tersebut terlihat dari banyaknya kotoran di aliran Sungai Musi, padahal Sungai Musi merupakan maskot dari Pariwisata Kota Palembang.

“Seharusnya ini dijaga dan dibersihkan. Selain itu, jika memang pemerintah daerah memerlukan dana dapat mengajukan ke Pemprov Sumsel untuk diteruskan ke pusat atau dapat langsung ke pusat. Kami juga berharap agar pinggiran Sungai Musi dapat ditata kembali,” tegasnya.

Soal pengembangan wisata apakah perlu blue print atau kesepakatan antara Disbudpar Sumsel dengan Disbudpar Kota/Kabupaten agar setiap daerah semakin baik dalam pengembangan pariwisata.

“Saat ini sudah otonomi daerah sehingga setiap daerah berwenang penuh untuk pengembangan dan pembangunan karena itu tidak ada namanya blue print,” terangnya.

Disbudpar Kota Palembang, Zazuli mengakui bahwa pengembangan pariwisata di Kota Palembang masih sangat rendah.

Hal tersebut dikarenakan kurangnya dukungan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan pemkot Palembang.

“Ya, dalam pengembangan itu harus didukung oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bukan hanya Disbudpar. Seperti menjaga kebersihan Sungai Musi itu merupakan tugas dari Dinas Kebersihan Kota (DKK) dan juga PU Bina Marga,” katanya.

Tugas Disbudpar sendiri adalah mempromosikan dan menjual setiap wisata yang ada di Kota Palembang sedangkan untuk penertiban, membersihkan, penataan dan lain sebagainya bukan tugas disbudpar Kota Palembang.

“Karena itu dukungan SKPD sangat diperlukan agar bersinergi dalam pengembangan pariwisata di Kota Palembang,” ujarnya.

Terkait apakah perlu blue print agar setiap SKPD saling bersinergi, menurutnya hal tersebut tidak perlu karena, Pemkot Palembang memiliki visi untuk pengembangan pariwisata, namun dirinya berharap setiap SKPD dapat mengerti apa saja yang harus dilakukan untuk mengembangkan wisata di Kota palembang.

“Jika setiap SKPD dapat mengerti dan memahami visi tersebut otomatis secara tidak langsung dapat bersinergi,” jelasnya.

Saat ini pihaknya terus berupaya untuk mempromosikan pariwisata di Kota Palembang dengan bersosialisasi di luar Palembang maupun di Kota Palembang sendiri.

Pihaknya juga bekerja sama dengan travel agency dalam mempromosikan wisata di Kota Palembang.

Untuk jumlah wisatawan sendiri, dirinya mengaku belum mengetahui jumlah wisatawan yang ada di Kota Palembang.

“Saya tidak terlalu hapal jumlah wisatawan yang berkunjung di Kota Palembang,” pungkasnya.