Alex Kesal Serapan APBN Masih Rendah

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Gubernur Sumsel Ir H Alex Noerdin SH menyesalkan realisasi penyerapan anggaran APBN di Provinsi Sumsel tahun 2015 kembali rendah seperti tahun-tahun sebelumnya atau hanya mencapai 71 persen per 12 Desember 2015.

Orang nomor satu di Sumsel ini mengatakan, rendahnya serapan anggaran tersebut disebabkan karena kebiasaan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) menumpuk kegiatan diakhir tahun sehingga berpotensi bagi masyarakat tidak merasakan dampak pembangunan secara maksimal.

"Di akhir tahun ini, kita sangat menyesalkan realisasi penyerapan anggaran APBN tahun 2015 di Sumsel kenapa masih saja rendah, ini akan menjadi evaluasi kita bersama ditahun berikutnya," ungkap Alex usai menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2016 yang dihadiri oleh seluruh Bupati dan Walikota se-Sumsel di Auditorium Bina Praja, Rabu (16/12/2015).

Menurutnya, realisasi pencapaian anggaran APBN tahun 2015 hanya mencapai 71 persen. Jumlah tersebut menurutnya masih sangat rendah sehingga membuat beberapa SKPD harus bekerja terburu-buru jelang akhir tahun.

"Tapi kalau kerjanya buru-buru demi optimaliasi penyerapan, takutnya malah jadi salah, segala keperluan anggaran yang keluarkan itu tentu harus dengan prinsip kehati-hatian," terangnya.

Menurutnya, kinerja SKPD dalam mengelola anggaran belum maksimal. karena tidak mampu merealisasikan pembangunan dengan menggunakan anggaran yang tersedia.

Oleh karena rendahnya realisasi penyerapan anggaran APBN tahun 2015 merupakan kelemahan pemerintah di Sumsel yang mesti dievaluasi. Ke depannya pada tahun 2016 nanti pihaknya telah melakukan berbagai upaya percepatan serapan, salah satunya dengan menyegerakan proses tender dibulan Desember sehingga pengerjaan bisa mulai dilangsungkan per 1 Januari.

Rendahnya penyerapan anggaran, kata Alex, paling dirasakan di Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Perhubungan Provinsi Sumsel. Adapun penyebabkan lantaran pengerjaan terkendala oleh persoalan lahan yang belum bebas.

"Kitapun sudah berikan peringatan dan teguran kepada SKPD dan instansi bersangkutan," ujarnya.

Sementara dalam acara penyerahan DIPA 2016, total alokasi anggaran yang diterima kementrian dan lembaga Lingkup Provinsi Sumsel ditetapkan sebesar Rp 12,37 Triliun atau meningkat 25 persen dari tahun lalu. Adapun rinciannya yakni belanja pegawai sebesar Rp 3,9 T, belanja barang Rp 4,6 T, belanja modal Rp 3,7 T dan belanja bantuan sosial sebesar Rp 30,7 miliar.

Selain penyerahan DIPA, pada kesempatan yang sama Gubernur Sumsel juga menyerahkan dana transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2016, yang diterima langsung oleh 18 kepala daerah di Sumsel. Total dana transfer ke daerah yang diserahkan sebesar Rp 27,06 T atau meningkat 11,22 persen dari tahun lalu.

Sedangkan alokasi dana desa 2016 diserahkan sebesar Rp 1,78 T dari sebelumnya yang diterima sebesar Rp 775 miliar tahun 2015.

Kepala kantor wilayah Dirjen Pembendaharaan Kementerian Keuangan Sumsel, Sudarso mengatakan dalam penyerahan DIPA, kementrian keuangan memberikan dana insentif daerah (DID) kepada 12 penerima dari Provisni, kabupaten dan kota di Sumsel. Jumlah DID yang diserahkan tersebut tertinggi diterima oleh Kabupaten Lahat sebesar Rp 42 miliar, kemudian disusul Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dan Kota Pagar Alam yang masing-masing menerima Rp 39 M.

Kemudian untuk Provinsi Sumsel, Musirawas, Muaraenim, Prabumulih, Lubuklinggau, Banyuasin, Ogan Ilir, OKU Timur dan OKU Selatan masing-masing mendapat DID sebesar Rp 5 M.

"DID yang diserahkan ini merupakan apresiasi dan reward kepada daerah yang mempunyai kinerja baik, perhitungan alokasinya didasari opini BPK, laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2014 minimal wajar dengan pengecualian (WDP)," tandasnya.