Mendagri Tantang Kepala Daerah Buat Anggaran 60 Persen Pro Rakyat

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menantang para kepala daerah di Indonesia, termasuk Sumsel, untuk membuktikan keberpihakknya kepada rakyat lewat pengaturan anggaran.

Ia meminta Bupati, Walikota hingga Gubernur menyiapkan alokasi anggaran yang lebih besar untuk infrastruktur ketimbang belanja pegawai. Sebab hingga saat ini, dirinya masih menemukan anggaran yang besar untuk menggaji pegawai.

"Mampu gak minimal 60 persen untuk infrastruktur? Sekarang ini 88 persen anggaran lebih, hanya untuk belanja pegawai. Untuk pembangunan hanya kurang dari 20 persen. Bahkan ada daerah yang menganggarkan pembangunan infrastruktur hanya delapan persen," ujarnya, Kamis (7/5).

Saat menghadiri rakor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) se-Sumsel di Kantor Gubernur, Jalan Kapten A Rivai Palembang, Tjahjo meminta kepala daerah mengubah pola penganggaran itu demi kepentingan rakyat.

"Masih banyak daerah yang menghabiskan dana rakyat untuk menggaji pegawai. Kalau tidak bisa 60-40, usahakan 55-45. Atau 50-50 lah. Minimal 40-60 dalam keadaan terpaksa. Jangan dihabiskan uang untuk belanja pegawai," sebut Tjahjo.

Penganggaran belanja pegawai yang lebih besar, diakui Tjahjo, jadi alasan Pemerintah Pusat menunda pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun ini, meski ada beberapa daerah yang kehilangan pegawai karena memasuki masa pensiun.

"Pemerintah daerah harus puasa dulu kalau mau tambah pegawai baru. Sebab yang rusaknya sekarang ini, ketika ada 100 orang pensiun di satu daerah, mereka malah tambah 500 orang," ungkap politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini.

Bagi Gubernur Sumsel, Alex Noerdin, apa yang diminta Tjahjo sudah lebih dulu diterapkan olehnya. Alex mengatakan, belanja pegawai Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel hanya memakan kurang dari 40 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Kita sudah duluan kok, tidak ada masalah tentang pola penganggaran. Kita pun tidak tambah-tambah pegawai walau ada yang pensiun tiap tahun," ujar mantan Bupati Musi Banyuasin (Muba) ini kepada wartawan.