BPJS Kesehatan Palembang Evaluasi Koordinasi Pelayanan

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Guna mengetahui kelemahan dan lebih meningkatan koordinasi dengan elemen terkait, Kantor BPJS Kesehatan melakukan evaluasi koordinasi.

"Sebetulnya secara rutin setiap 2-3 bulan sekali ada forum resmi kumpul bareng provider. Membahas keluhan, pembiayaan dan lain-lain kendala. Forum untuk menginformasikan kebijakan terbaru. Evaluasi dalam minggu ini kita lakukan. Kalau tidak besok, Jumat evaluasi ini kita lakukan," ungkap Kepala Cabang BPJS Kesehatan Palembang Dr Sudarto saat menyambangi Sriwijaya Post di Graha Tribun Jl Alamsyah Ratu Prawira Negara, Rabu (25/2/2015).

Dijelaskan Sudarto, evaluasi ini nantinya menyangkut sistem kebijakan penyampaikan regulasi terbaru, keluhan untuk perbaikan dan juga dari segi pembiayaan.

Dalam dunia asuransi perilaku pasti ada. Kebocoran pasti ada paling tidak 10 persen. Dalam konteks ini sudah ada wadah untuk mengontrol ini namanya tim kendali mutu dan tim kendali biaya. Terdiri dari unsur kalangan profesi IDI, dokter gigi, ikatan ahli farmasi. Tim ini yang menilai wajar tidak wajarnya.

Termasuk juga untuk masalah pembiayan karena terkait dana APBN, untuk upaya pencegahan melibatkan KPK agar penggunaan dana dan pemanfaatan serta pelayanan sesuai.

"Lebih bersifat preventif. Provider sudah tahu persis kalau melakukan kekeliruan yang salah tentu ada konsekuesi. Teguran, mengembalikan kalau ada kekeliruan. Bisa saja itu ketidaksengajaan. Sejauh ini masih dalam tanda petik normal saja. Kalaupun ada beda pendapat terhadap klaim tagihan, nanti ada tim yang akan menyelesaikan. Kalau penyalahgunaan yang nakal belum," kata Sudarto yang alumni FK Unsri 1983.

Evaluasi lainnya juga ada dilakukan stake holder lainnya melibatkan Dinkes, Disnaker, Dinsos, organisasi PWRI, Pepabri dilakukan pertemuan evaluasi per tiga bulan sebagai forumnya. Namun yang ini lebih sifatnya tidak terekspose. Mengawal program ini agar tepat sasaran sesuai regulasi.

Kemudian ada juga evaluasi dari Dewan Pertimbangan Medik. Umpama Pelayanan RS kalau tidak wajar, mintakan second opini konsultasi. Akan bahas kasus pengobatannya pas tidam karena terkait dengan pembiayaan. Sudah ada organisasi yang dibentuk untuk mengawal ini.