Capres TNI Harus Bebas Pelanggaran HAM

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - M Nasir MPd, dosen Universitas PGRI Palembang menilai Capres background TNI yang layak harus bebas indikasi pelanggaran HAM.

"Calon itu berhak mau maju. Kita bisa nilai apa yang sudah dilakukan. Terutama kalau dari ABRI ada kaitan tidak dengan HAM. Dalam sejarahnya berkembang, TNI sudah tidak lagi doktrin. Sudah hampir sama dengan sipil," kata Nasir pada Dialog Interaktif Calon Presiden Jenderal TNI Purn Pramono Edhie Wibowo di Mata Pemuda Indonesia di Gun's Cafe & Resto Kambang Iwak Palembang, Kamis (23/1/2014).

Lebih jauh kata Nasir, publik ingin tahu program kerjanya. Bidang kesehatan, pendidikan, politik, hubungan luar negeri. Bagaimana progres Pramono terpilih Sumsel ini banyak konflik tanah.

"Masyarakat juga ada  ada pelanggaran HAM. Cebongan yang melibatkan anak buah saya Koppasus. Saya tidak mengorbankan anak buah saya untuk meniti karier. Kalau kau berbuat harus bertanggungjawab. Kalau kau korupsi, kau ke KPK. Reward dan punish harus jelas. Konflik tanah harus jelas. Mari kita lihat. Ada ketidakjelasan surat. Seperti lapangan Tembak Meriam di Jateng. Ada sepanjang pesisir dikomplain masyarakat. Sejak zaman Belanda, Jepang, Kemerdekaan. Itu ada dalam peta. Kita takut gudang aminusi diserang, dicuri orang," kata mantan KSAD.