SBY Protes Jika Pemerintahan Sebelumnya Disebut Lebih Bersih

SRIPOKU.COM, JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengakui pemberantasan korupsi yang masif di Indonesia memang memberikan manfaat. Namun, di sisi lain, pemberantasan korupsi besar-besaran telah membuat banyak kepala daerah ragu dalam mengambil kebijakan.

"Efek pemberantasan korupsi sekarang ini, antara lain, ada keragu-raguan dari sejumlah pejabat, misalnya menandatangani proyek-proyek yang menggunakan anggaran dan mengambil keputusan yang berkaitan dengan keuangan dan lain-lain. Tentu ini tidak baik," ujar Presiden di kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Jakarta, Rabu (21/1/2014).

Salah satu solusi agar para pejabat tidak ragu menggunakan anggaran, lanjutnya, adalah dengan bekerja sama dengan institusi penegak hukum dan juga lembaga audit, seperti BPK dan BPKP. SBY mengingatkan jangan sampai pemberantasan korupsi ini membuat roda pemerintahan terganggu.

"Inginnya rakyat adalah korupsi bisa kita berantas, tapi jangan sampai jalan pemerintahan pusat dan daerah terganggu karena ketakutan menggunakan anggaran. Harus ada kerja sama yang baik agar kedua hal itu dapat kita capai," kata SBY.

Di dalam pidatonya, SBY mengklaim pemberantasan korupsi saat ini sudah sangat maju dibandingkan dengan masa lalu. Pemberantasan korupsi, katanya, dilakukan merata dan penegakkan hukum tidak kebal terhadap siapa pun.

"Saya kira sekarang ini negara kita melaksanakan kampanye antikorupsi yang paling agresif sepanjang sejarah negara kita," kata Ketua Umum Partai Demokrat itu.

Jika ada pihak yang mengatakan bahwa pemerintahan lalu hanya sedikit orang yang terjerat korupsi lalu menganggap pemerintahan itu lebih bersih, SBY memprotesnya.

"Saya katakan salah, yang betul adalah dengan gerakan pemberantasan korupsi besar-besaran sekarang ini, semakin menunjukkan bahwa negara serius, negara bersungguh-sungguh untuk membuat sistem ini semakin baik," katanya.