Kuyung Yani: Ada Cukong di Belakang Ini

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PPP, HA Yani SH MH mensinyalir ada cukong-cukong yang berkepentingan bisnis atas penggusuran hingga dugaan intimidasi warga seputaran Talangbetutu sengketa lahan dengan Lanud Palembang.

"Saya mendapat informasi, ini kekerasan-kekerasan tidak ada lain di belakangnya kepentingan motif ekonomi. Ada cukong-cukong di belakangnya," ungkap Wakil Ketua Fraksi PPP DPR RI Ahmad Yani asal Sumatera Selatan saat mengisi materi Rapimcab Partai Persatuan Pembangunan Kota Palembang di Hotel Pradise Jalan Kapten A Rivai, Kamis (26/12/2013).

Menurut Kuyung Yani, baru-baru ini kan terjadi lagi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum TNI AU kita ini dan ini kegiatan berulangkali.

Berganti komandan, peristiwa menyakiti rakyat berulang kembali. Padahal secara institusional, Komisi III dan Komisi I DPR RI sudah berulangkali memperingatkan.

"Bahkan kita sudah meminta rapat gabungan di DPR. Kita datang juga ke lokasi tempat kejadian tindak kekerasan tersebut. Tapi lagi-lagi kekerasan demi kekerasan selalu akrab dilakukan terhadap rakyat. Padahal perintah ABRI yang baru sekarang ini bagaimana TNI itu mencintai, mendekati, melindungi rakyat. Nah ini kan menjadi kontra produktif. Menjadi hal berlawanan antara perintah di atas dengan situasi di lapangan. Oleh karena itu saya meminta betul kepada TNI ini untuk menghentikan tindakan-tindakan kekerasan terhadap rakyat yang ada di seputar Talangbetutu tersebut," beber politisi kelahiran Palembang, 24 November 1962.

Untuk warga di RT32 Sukodadi Kecamatan Sukarami itu sesungguhnya, kata Yani, sudah beberapa kali rapat mengkonfirmasi, melakukan verifikasi tentang hak kepemilikan.

"Sampai saat ini saya belum melihat hak kepemilikan TNI AU. Dia hanya bermodalkan surat perintah perang tahun 1948, eks Jepang tersebut. Padahal di lahan tersebut sudah terbit sertifikat-sertifikat hak milik. Di situ sudah berdiri yang namanya Asrama Haji, rumah-rumah penduduk,  yang pakai sertifikat semua. Oleh karena itu, TNI AU sendiri pun tidak dapat membuktikan klaim dia sebagai pemilik lahan tersebut. Oleh karena itu dia tidak pernah akan datang rapat tatkala untuk membuktikan kepemilikan tersebut," katanya.

TNI AU dinilai hanya menggunakan senjata dengan kekuatan, kekuasaan yang menghadapi rakyat tersebut. Jalan-jalan dipotong, rakyat mau kemana, anak-anak tidak bisa sekolah.

Persoalannya, lapor ke kepolisian, kepolisian tidak mungkin mampu menindaklanjuti. Ini melapor kepada POM. POM juga seolah-olah internal angkatan darat.

"POM nya AU nggak ada. Oleh karena itu saya minta POM ABRI atau POM TNI yang ada sekarang ini untuk segera merespon, untuk mengirim surat. Saya dapat informasi juga terjadi penjualan tanah secara besar-besaran. Tanah dijual sedemikian rupa, lahan rakyat, rumah rakyat digusur. Nah ini saya minta Kejati bisa masuk juga. Saya sudah lapor juga ke Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengusut motif-motof ekonomi dibalik ini. Kepada Komnas HAM saya sudah telepon soal kejadian beberapa waktu yang lalu ditemukan banyak selongsong peluru. Oleh karena itu minta Komnas HAM untuk turun ke lapangan. Nanti awal tahun saya akan mengajak kawan-kawan Komisi III untuk turun lagi meninjau lapangan," tegasnya.