Komnas HAM: Pemprov Sumsel tak Punya Grand Design Selesaikan Konflik

Penilaian tersebut disampaikan Natalius Pigai, Ketua Bidang Pemantau dan Penyidikan Komnas HAM RI di ruang Bina Praja Provinsi Sumsel, Senin (6/5).

Komnas HAM sendiri berkunjung dan mengadakan pertemuan dengan jajaran Pemprov Sumsel bersama perwakilan dari Musirawas karena terjadinya aksi kerusuhan di Muratara, tanggal 29 April 2013 lalu. Namun sayang, rombongan Komnas HAM RI meninggalkan tampat pertemuan sebelum acara dimulai karena sampai jadwal ditentukan pukul 11.00 belum ada pejabat Pemprov yang hadir hingga pukul 11.30.

Sementara di ruang rapat Bina Praja telah hadir perwakilan pemerintah daerah Mura seperti Asisten 1, Camat Muara Lakitan, Camat Rawas Ilir, Camat Rupit, Biro Pemerintahan dan Bagian Hukum Mura. Menerima kondisi seperti ini Komnas HAM RI diduga merasa tidak ada perhatian sehingga mereka meninggalkan ruang rapat.

Kepada wartawan Natalius mengatakan, pihaknya belum melihat langkah konkrit dari Pemprov Sumsel untuk menyelesaikan masalah Muratara terutama Suban IV. Padahal berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78/2008 tentang pembentukan, penggabungan dan pembubaran daerah otonom suatu  wilayah yang bermasalah bisa dibentuk. Asalkan dalam waktu paling lama 5 tahun, persoalan tersebut bisa diselesaikan.

"Penyelesaian tapal batas itu wewenang pemerintah pusat dan provinsi. Untuk Muratara, Pemprov yang salah karena tidak mampu menyelesaikan tapal batasnya," ungkapnya.

Dia menambahkan, Sumsel merupakan daerah yang berpotensi terjadinya konflik sehingga memerlukan grand desaign untuk mengantisipasi konflik tersebut.

"Pemprov sendiri tidak punya grand design untuk mengatasi konflik tersebut," ujarnya sembari menyebutkan, peristiwa demonstrasi yang mengakibatkan warga meninggal harus dilihat awal persoalannya.

"Awal konflik itu, karena pemerintah tidak mampu untuk menyelesaikan tapal batas. Jadi jangan dilihat dari sisi konfliknya, tapi harus dilihat awal mula terjadinya konflik tersebut," tuturnya.

Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin dikonfirmasikan wartawan usai menghadiri acara penyerahan Pangripta di Auditorium Bina Braja menegaskan bahwa masalah Suban IV itu sudah selesai.

"Kalau ada yang berdemo menjadikan Suban IV sebagai alasan itu karena ada yang mau main-main. Ini yang membuat tidak selesai. Padahal Suban IV sudah final," tegasnya sembari menekankan bahwa jika ada sekelompok orang yang tidak puas atas masalah Suban IV silakan ajukan ke jalur hukum.