Puluhan Massa Geruduk Gedung DPRD Sumsel, Desak Bentuk Pansus Soal Pungutan SMA Negeri

Puluhan Massa Geruduk Gedung DPRD Sumsel, Desak Bentuk Pansus Soal Pungutan SMA Negeri

Laporan wartawan Sripoku.com, Abdul Hafiz

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Puluhan massa yang tergabung dalam Penegak Keadilan menggeruduk DPRD Sumsel, Kamis (23/5/2019).

Massa meminta kepada DPRD provinsi Sumatera Selatan untuk segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) terkait diperbolehkannya Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) yang melakukan pungutan biaya bulanan kepada muridnya.

"Jelas dengan adanya pungutan ini sangat memberatkan para orangtua murid. Oleh karena itu kami minta para wakil rakyat membentuk Pansus," ungkap Koordinator Aksi, Mukri di depan gedung DPRD Sumsel saat melakukan aksi, Kamis (23/5/2019).

Bukan hanya itu para masa juga meminta kepada DPRD Sumsel untuk memanggil gubernur Sumsel sehingga sekolah Berbayar tidak ada lagi.

Padahal janji gubernur Sumsel Herman Deru berjanji akan menghidupkan dan melanjutkan konsepsi sekolah Gratis di Sumsel.

"Sebagaimana komitmen dan konsistensi perhatian terhadap dunia pendidikan di Sumsel, artinya sekolah benar-benar gratis," tegasnya.

Jika setiap SMAN diperbolehkan melakukan pungutan akan memberatkan para orang tua karena tidak semua orang tua yang anaknya sekolah di SMAN adalah orang-orang menengah ke atas.

"Kedepan kalau orang yang miskin tidak punya uang dan memiliki kecerdasan dan akhlaknya baik maka akan sulit masuk SMAN karena tidak ada uang," ujarnya.

Bukan hanya itu saja mereka juga menduga salah seorang Kepsek SMAN melakukan pungli pada saat penerimaan siswa baru beberapa waktu lalu, oleh karena itu kepala sekolah tersebut minta dipecat karena telah melakukan tindakan mal-administrasi.

Para demonstran diterima oleh Kabag Humas DPRD Sumsel Masitoh Rapdawati SH MM.

Masitoh Rapdawati aspirasi tersebut nantinya akan disampaikan kepada pimpinan DPRD Sumsel.

Saat ini seluruh anggota DPRD Sumsel sedang melakukan kunjungan kerja ke luar provinsi.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel Drs H Widodo AS MPd ketika dikonfirmasi mengatakan ini ada misinformasi atau penerimaan informasi yang tidak utuh sehingga menimbulkan pemahaman yang salah.