Berita Palembang

Bawaslu Sumsel Pertajam Pengawasan Saat Rekapitulasi Hasil Pemilu 2019

Badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) mempertajam pengawasannya dalam proses rekapitulasi hasil pemilihan umum (Pemilu) 2019.

Bawaslu Sumsel Pertajam Pengawasan Saat Rekapitulasi Hasil Pemilu 2019
SRIPOKU.COM/ABDUL HAFIZ
Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, Iin lrwanto ST MM 

Laporan wartawan Sripoku.com, Abdul Hafiz

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) Sumsel mempertajam pengawasannya dalam proses rekapitulasi hasil pemilihan umum (Pemilu) 2019.

Hal ini dilakukan untuk memastikan tidak ada pelanggaran atau kecuranagn saat proses tersebut berlangsung.

”Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, secara berjenjang memerintahkan jajaran hingga Panwascam untuk mempelototi proses rekapitulasi hasil pemilu yang dimulai dari tingkat kecamatan. Kami mengawasi mulai dari proses penjadwalan dan penyusunan jadwal rapat rekapitulasi hingga selesainya rekapitulasi, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bawaslu nomor 2 tahun 2019,” ungkap Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, Iin lrwanto ST MM dalam jumpa pers di Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, Sabtu (20/4/2019).

Turut hadir dalam kesempatan tersebut, anggota Bawaslu Provinsi Sumsel Junaidi, Iwan Ardiansyah, Yenli Elmanoferi, Syamsul Alwi SSos.I MSi.

Dalam proses pengawasan dan pengawalan rekapitulasi,jajaran pengawas pemilu diingatkan untuk selalu berpegang teguh dengan peraturan perundang-undangan. Dalam melakukan pengawasan, jajaran pengawas pemilu memiliki data hasit pengawasan yang didapatkan dari seluruh tempat pemungutan suara (TPS).

”Jika terjadi perbedaan dalam hasil yang kita peroleh dan yang disampaikan, jelas jajaran kami akan mempermasalahkannya,” kata lin.

lin mengingatkan jajaran penyelenggara pemilu untuk berhati-hati dalam menjaga seluruh dokumen hasil pemungutan dan penghitungan suara. Karena jika sampai ada dokumen yang hilang atau berubah, bisa dikenakan pidana.

“Dalam pasal 504 UU 7 tahun 2017 ditegaskan, setiap orang yang karena kelalaianya menyebabkan rusak atau hilangnya berita acara pemungutan suara dan /atau sertifikat hasil pengitungan suara, dipidana kurungan 1 (satu) tahun dan denda Rp12 Juta. Selain itu, dalam Pasal 505 UU 7 tahun 2017 disebutkan, Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten / Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya beriata acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi dipidana maksimal kurungan 1 tahun penjara dan denda Rp12 juta. Jadi kami mengingatkan para penyelenggara pemilu agar Webih berhati-hati, dan jangan melakukan tindakan yang melanggar undang-undang,” tegas Ilin.

lin juga mengajak saksi peserta pemilu, pemantau pemilu, dan re‘iawan untuk mengawasi jalannya rekapitulasi hasil pemilu, agar berlangsung dengan jujur dan ikut mencegah agar tidak terjadi kecurangan saat proses rekapitulasi berlangsung. Namun, pengawasan itu harus mengedepankan ketertiban dan menjaga kondusivitas, serta dapat berkoordinasi dengan jajaran pengawas, jika ada kecurangan dan pelanggaran.

"Bersama aparat keamanan, Bawaslu dan jajaran akan senantiasa bersinergi dalam proses pengawasan dan pengawalannya,” pungkasnya.

Penulis: Abdul Hafiz
Editor: pairat
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved