Kepala Kejati Apresiasi Pengembalian Uang Negara, Meski Dikembalikan Tidak Menghapus Hukuman

Menurutnya, kasus korupsi tidak hanya melibatkan masalah hukum semata, tetapi juga melibatkan hak masyarakat yang dirugikan.

Kepala Kejati Apresiasi Pengembalian Uang Negara, Meski Dikembalikan Tidak Menghapus Hukuman
sripoku.com/Rangga Erfizal
Kepala Kejadian Sumsel, Ali Mukartono mengapresiasi pengembalian uang negara, di Kejati Sumsel, Rabu (13/3). (Rangga Erfizal) 

Laporan Wartawan Sripoku.com , Rangga Erfizal

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Kepala Kejati Sumsel Ali Mukartono, mengapresiasi langkah Kejati Sumsel dalam mengamankan uang kerugian negara dari terdakwa Teguh Somad Direktur PT Bania Rahmat Sentosa, Rabu (13/3).

"Filosofinya begini secara umum pemberantasan korupsi tidak semata-mata dengan orangnya (terdakwa) tapi juga kerugian negara. Jadi penting juga uang kerugian negara untuk dikembalikan," jelasnya.

Menurutnya, kasus korupsi tidak hanya melibatkan masalah hukum semata, tetapi juga melibatkan hak masyarakat yang dirugikan.

Terdakwa Kasus Korupsi Proyek Bandara Atung Bungsu Kembalikan Kerugian Negara Total Rp 5,3 Miliar

"Jika ada pengembalian uang negara artinya kita juga mengembalikan hak sosial ekonomi masyarakat. Kalau kita berdasarkan hukuman semata, mungkin kita puas dari satu sisi. Tapi bagaimana hak masyarakat dalam menikmati hasil pembangunan itu dapat dirasakan. Sebab, masyarakat mengalami rugi, sehingga kita harus melakukan kedua-duanya. Selain, pemulihan uang negara dan hukuman pidana," jelasnya.

Kasus Korupsi Proyek Infrastruktur Bandara Atung Bungsu, Kini Uang Negara Rp3 Miliar Dikembalikan

Video Teguh Kembalikan Uang Negara Rp 5,3 M Hasil Korupsi Proyek Bandara Atung Bungsu

Ali pun menekankan pada jajarannya untuk dapat menindak lanjuti permasalahan korupsi tidak semata-mata sesuai hukuman semata, tetapi juga mengejar kerugian negara.

"Saya tekankan ke Aspidsus dan para kejari, untuk tidak semata-mata melakukan hukuman tapi juga mengembalikan uang kerugian negara yang tercantum dalam Undang-undang," ujarnya.

Pengembalian uang negara tidak berarti menghilangkan kasus hukum seorang yang sudah menjadi terdakwa dalam kasus korupsi. Hal tersebut sudah diatur dalam UU nomor 4 tindak pidana korupsi.

Kumuh dan Banyak yang Hancur, Rusun Belum Pasti Kapan di Revitalisasi

Dugaan Praktik Pijat di Palembang, Imigrasi Deportasi Chris Leong Cs

"Mengembalikan uang negara tercantum dalam Undang-undang nomor 4 tindak pidana korusi, di mana pengembalian kerugian negara bukan merupakan penghilangan unsur hukum, hanya memperingankan. Ringannya seperti apa itu kita punya pedoman sendiri. Untuk tahun 2017 kita berhasil menyelamatkan uang negara sebanyak RP 7 Miliar. Sedangkan tahun 2018 RP 6 Miliar lebih," ungkapnya. (mg2)

Penulis: Rangga Erfizal
Editor: Budi Darmawan
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved