Jajaran Pemprov Sumsel Gelar Rapat Bahas Bantuan SPP Program Kuliah Gratis Mahasiswa Sumsel

Laporan Wartawan Sripoku.com, Resha

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menggelar rapat membahas Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan dan Biaya Hidup kepada Mahasiswa Sumsel Kurang Mampu di beberapa perguruan tinggi.

Sebab, diketahui jika Mahasiswa yang mengikuti Program Kuliah Gratis (PKG) tersebut, belum bayar SPP-nya.

“Ada 1.453 mahasiswa PKG dari 8 Universitas/Politeknik yang tergabung dalam PKG," ujar Kepala Dinas Pendidikan Sumsel Widodo, melalui Kepala Bidang SMK, Erlina usai rapat, Jumat (8/3/2019).

Ia menambahkan, ada 6 perguruan tinggi yang belum dibayarkan SPP-nya pada semester ganjil 2018, dengan total 1.227 mahasiswa penerima PKG tersebut.

Meskipun demikian, para mahasiswa tersebut tetap bisa kuliah dengan catatan meminta pengertian dari Universitas yang bersangkutan.

"Kita hanya memastikan, karena pak Gubernur inginnya clear and clean. Jadi tim kami yang rapat tadi ingin menyakinkan bahwa proses sudah berjalan sesuai dengan ketentuan," katanya.

Ia juga menambahkan, ketika menghadap Pak Gubernur pihaknya bisa meyakinkan bahwa para penerima beasiswa itu memang orang yang berhak. Karena yang melakukan seleksi perguruan tinggi, seperti mereka menyeleksi penerima Bidik Misi.

• Anis Saggaff: Seolah yang Digugat itu Rektor Unsri, FE Unsri Raih Akreditasi Internasional ABEST 21

• Gaji 3 Bulan Belum Dibayarkan, Honorer di Pemkot Palembang Kelimpungan Ditagih Utang

• Polisi Amankan 50,6 Kg Sabu dan 54 Ribu Butir Ekstasi, Dari Jaringan Zul Zivilia

Di sisi lain, para penerima PKG tersebut memang menimba ilmu di jurusan yang akan dibutuhkan di Sumsel. Bahkan, mereka diterbangkan di Bandung, Cepu dan lain-lain untuk menimba ilmu khusus namun dibutuhkan oleh Sumsel, seperti Teknik Perminyakan di Cepu dan lain-lain.

"Ada juga di Sahid, karena ada jaringan ke Jepang. Dimana kita biayai hanya 2 semester dan 4 semesternya mereka bayar sendiri pada saat di Jepang," ungkapnya.

Sementara itu, Asisten I Pemprov Sumsel Akhmad Najib menambahkan jika Dinas Pendidikan sudah melaporkan terkait dengan tunggakan pembayaraanya. Memang ia mengatakan, anggarannya sudah ada namun hanya perlu dilengkapi data-data pendukungnya.

Ia menegaskan, pada prinsipnya Pak Gubernur tidak menyetop kuliah gratis. Namun, Gubernur hanya meminta argumentasi kenapa memilih perguruan tinggi A, B, C dan lain-lain dan mengapa SPP-nya ada yang mahal dan lain-lain.

"Untuk anggaranya sudah ada, hanya perlu dilengkapi data pendukung. Misalnya kenapa dipilih universitas tersebut. Lalu mulai dari Bidik Misi, apakah benar orang miskin dan lain-lain," ujarnya di waktu yang sama. (mg5)

===