Perketat Pengawasan Penempatan Tenaga Asing, DPRD Dukung Raperda Soal Prioritas Tenaga Kerja Lokal

Laporan wartawan Sripoku.com, Abdul Hafiz

SRIPOKU.COM, PALEMBANG --- Juru bicara Fraksi PDIP DPRD Sumsel, Uzer Efendy menyatakan mendukung penuh langkah Pemprov Sumsel yang akan memberlakukan Raperda penempatan tenaga kerja lokal di perusahaan yang beroperasi di Sumsel.

Dengan adanya Raperda ini dapat menurunkan angka pengangguran di Sumsel.

"Kami sangat mendukung kebijakan ini. Sehingga dengan Raperda ini Kesenjangan sosial semakin menurun dan kesejahteraan semakin dirasakan masyarakat," ungkap Uzer Efendy pada sidang paripurna dengan agenda penyampaian pandangan terhadap 7 Raperda yang diajukan Pemprov Sumsel, Senin (28/1/2019).

Ia menegaskan DPRD Sumsel sangat menyambut baik karena SDM (sumber daya alam) yang ada di Sumsel sangat melimpah sedangkan perusahaan yang beroperasi di Sumsel sangat tinggi.

• Hadiri Rakerda Walubi, Herman Deru Titip Kondusifitas Sumsel

• BREAKING NEWS : Ahmad Dhani Divonis 1 Tahun 6 Bulan Penjara, Vonis Sidang Kasus Ujaran Kebencian

• Berikut Hasil Lengkap Pertandingan IBL Pertamac 2018/19 Seri Bandung, Sinyal Kebangkitan Pelita Jaya

"Tentu nantinya pengawasan harus diperketat sehingga perusahaan yang baru beroperasi lebih memprioritaskan tenaga lokal ketimbang dari luar daerah," tegasnya.

Sementara Juru bicara Fraksi Demokrat, Lindawati Ali Konang menyampaikan, Rancangan Perda Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Pihaknya dapat menyetujui adanya Raperda ini yang mana sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/4095/OTDA yang memerintahkan agar Pemerintah Provinsi Sumsel membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

• Rishadi Fauzi Pupuskan Harapan PSIS Semarang Karena Lebih Memilih Bergabung ke Klub Ini

• BREAKING NEWS : Harga Cabai di Pagaralam Anjlok, Petani Mulai Resah Takut Merugi

• Rishadi Fauzi Pupuskan Harapan PSIS Semarang Karena Lebih Memilih Bergabung ke Klub Ini

Menurutnya, Raperda tentang kesehatan, karena masih banyak masyarakat miskin yang mendapatkan pelayanan kesehatan karena Kesehatan sangat penting ketika masyarakat mengalami musibah sakit.

Sehubungan dengan pelaksanaan Raperda ini, Fraksi Demokrat menyarankan agar dipikirkan dengan serius bagaimana mekanisme pelaksanaan dan pengawasan terhadap semua SLTA yang berada di Kabupaten/Kota mengingat rentang manajemen.