Siapkan Berkas! Ini 3 Jurusan Prioritas Didahulukan Kepala BKN untuk PPPK atau P3k

Pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau P3K 2019 akan segera dibuka."Tiga sektor itu dulu yang akan dibuka. Karena banyak y

Editor: Candra Okta Della
TribunStyle.com Kolase
PPPK (P3K) 

SRIPOKU.COM - Pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau P3K 2019 akan segera dibuka.

PPPK atau P3K 2019 akan diutamakan untuk tiga bidang ini.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menyebut akan mengutamakan tiga bidang, yakni bidang pendidikan, kesehatan, dan penyuluhan pertanian.

"Tiga sektor itu dulu yang akan dibuka. Karena banyak yang dibutuhkan di sektor itu ya.

Sisanya nanti setelah pemilu," terang Bima, dikutip TribunStyle.com dari Surya.co.id, Jumat (11/1/2019).

Selain mengutamakan tiga bidang tersebut, pendaftaran PPPK 2019 juga akan memprioritaskan pada pekerja honorer yang pernah bekerja di instansi bersangkutan.

Ini berkaitan dengan adaptasi.

Diharapkan, para pekerja tidak membutuhkan adaptasi yang terlalu lama.

"Di pendidikan misalnya, kami akan mendahulukan orang-orang yang sudah bekerja di sekolah.

Kami akan berkoordinasi dengan Mendikbud.

Apakah dia honorer K2 atau bukan kan kami enggak tahu.

Lalu di kesehatan, mereka yang sudah bekerja di sana akan diprioritaskan," tambahnya.

Rumah Dirampok Istri Diperkosa, Ketika Lapor Polisi Suami Kaget Ungkap Kenyataan Sebenarnya

Uta Jadi Tukang Parkir, Ayah Olga Syahputra Benarkan Warisan Menipis, Restoran & Butik Sampai Dijual

Masih Belasan Tahun Sudah Janda, Begini Nasib 4 Artis Ini, No 4 Dikejar Polisi & Hebohkan Indonesia

UPDATE Pendaftaran P3K Dibuka Januari 2019, Ini Syarat & Jadwal, Beda Gaji & Tunjangan dengan PNS
UPDATE Pendaftaran P3K Dibuka Januari 2019, Ini Syarat & Jadwal, Beda Gaji & Tunjangan dengan PNS (TribunStyle.com)

Hingga kini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) masih berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengetahui kondisi finansial masing-masing daerah.

"Ya sambil dilihat apakah daerah mempunyai alokasi belanja pegawai yang masih ada.

Nanti kalau banyak yang diterima tapi enggak bisa dibayar bagaimana? Daerah kan juga harus siap," ujar Bima.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved