Kerahkan 7000 Personel Pam Pileg dan Pilpres, Jangan Ragukan Netralitas TNI dan Polri

Laporan wartawan sripoku.com, Welly Hadinata

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Suasana politik yang kian memanas, tak membuat Polda Sumsel dan Kodam II Sriwijaya hanya berdiam diri.

Langkah pengamanan langsung dilakukan untuk persiapan pileg dan pilpres di wilayah Sumsel.

Sebanyak 7000 personel gabungan TNI-Polri akan dikerahkan untuk pengamanan pileg dan pilpres di wilayah Sumsel agar dapat berjalan dengan lancar dan aman.

"Dalam tahapan pileg dan pilpres ini, kami mengantisipasi ujaran kebencian dan juga penyebaran informasi hoax, seperti isu-isu agama dan SARA. Dari itulah, kami mempersiapkan siber trop yang dikomunikasikan dengan mabes polri dalam melakukan pemantauan," ujar Kapolda Sumsel Irjen Pol Zulkarnain Adinegara didampingi Danrem 045 Gapo Kolonel Inf iman Budiman ketika ditemui usai apel gelar pasukan di BKB Palembang, Rabu (19/9/2018).

Pengamanan yang dilakukan secara nasional untuk pileg dan pilpres ini, akan dilakukan mulai dari pengumuman, penetapan, masa kampanye hingga pencoblosan.

Baca: Imran Tewas Ditusuk Rekan Seprofesinya di Pabrik Sawit PT BSP Rambang Kuang Ogan Ilir

Pihaknya akan terus berkoordinasi dengan KPU selaku penyelenggara. Koordinasi yang dilakukan ini, terkait pengamanan dan apa yang nantinya dibutuhkan pihak KPU.

Begitupula untuk pengamanan capres dan cawapres yang datang ke Sumsel, pihaknya juga sudah menyiapkan anggota tugas khusus guna melakukan pengamanan.

Ketika disingggung mengenai daerah rawan, menurut jenderal bintang dua ini daerah rawan seperti Empat Lawang, Palembang dan Lahat pastinya dilakukan antisipasi. Namun, dari data intelejen yang ada bila kerawanan yang terjadi di pileg dan pilpres, lebih cenderung kerawanan di partai masing-masing.

Sedangkan untuk masalah TPS Polda Sumsel telah mengkatagorikan TPS aman, TPS rawan 1 dan TPS 2. Kategori TPS aman dan rawan ini, dilihat dari situasinya.

Baca: Kirim Lamaran Via Online, Wanita di Palembang Ini Harus Kehilangan Uang Rp 5,3 Juta

Namun, pihak KPU sudah berkoordinasi untuk ada penambahan TPS sehingga proses pemilihan tidak terlalu lama dilaksanakan. Lantaran, ada pemilihan caleg kota-kabupaten, provinsi, pusat, DPD dan pilpres itu sendiri.

"Netralitas TNI Polri jangan diragukan. Kami tahu betul, pileg dan pilpres ini harus berjalan dengan lancar dan aman demi Indonesia. Bagi anggota yang tidak netral dan terlibat akan dicopot jabatannya. Bisa dikenakan kode etik atau tindak pidana pemilu," tegas Zulkarnain Adinegara.

Kapolda meminta seluruh lapisan masyarakat dan pihak terkait untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban.

Terlebih saat ini, sudah mulai masuk masa politik secara nasional. Ini dapat dimanfaatkan segelintir orang yang tidak bertanggung jawab untuk membuat suasana tidak aman dan nyaman.

Terlebih, dengan menyebarkan ujaran kebencian dan informasi-informasi hoax.(Welly Hadinata)