DPRD Sumsel Setujui Dua Raperda Usulan Gubernur

Dua Raperda inisiatif yang diajukan di antaranya mengenai Pengelolaan dan Pelestarian Ekosistem Gambut

DPRD Sumsel Setujui Dua Raperda Usulan Gubernur
SRIPOKU.COM/RAHMALIYAH
Ketua DPRD Sumsel, Giri Ramanda Kiemas, di ruangannya, Selasa (6/2/2018). 

Laporan wartawan Sriwijaya Post, Rahmaliyah

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan menyetujui atas dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang disampaikan dalam pendapat gubernur di Rapat Paripurna XXXIX DPRD Sumsel, Kamis (25/1/2018) lalu.

Dua Raperda inisiatif yang diajukan di antaranya mengenai Pengelolaan dan Pelestarian Ekosistem Gambut, serta adanya perubahan kedua atas perda nomor 3 tahun 2011 tentang pajak daerah.

Ketua DPRD Sumsel, Giri Ramanda Kiemas mengatakan, kedua Raperda tersebut nantinya akan tetap dikaji secara mendalam dengan melibatkan para ahli serta akan dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian dan kecermatan.

"Hari ini kita hanya menyampaikan jawaban dan persetujuan terkait Raperda inisiatif tersebut, Tanggapan yang disampaikan baik itu berupa saran, imbauan maupun harapan wujud apresiasi nyata terhadap dua Raperda yang telah diusulkan," ujarnya, Selasa (6/2/2018).

Seperti untuk Raperda pengelolaan dan pelestarian ekosistem gambut.

Dengan terbentuknya Raperda ini diharapkan semua pihak dapat melakukan pengawasan dan pembinaan secara lebih intensif agar kerusakan lingkungan hidup khususnya lhan gambut dapat diminimalisir.

"Pada Intinya, untuk Raperda tersebut nantinya akan mengatur seperti apa pengelolaan kawasan gambut sehingga mencegah terjadi Karhutla," jelasnya.

Sedangkan, untuk perubahan kedua Perda Nomor 3/2011, Raperda ini juha akan segera dikonsultasikan dengan Kementerian Dalam Negeri cq Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.

"Untuk perubahan ini, kita ingin meneliti dan menyikapi terkait retribusi pada pajak bahan bakar kendaraan bermotor.

Mengingat saat ini sebagian besar sudah pakai bahan bakar non subsidi.

Sehingga dengan aturan ini akan jelas berapa besaran pajak yang dibayarkan seperti dari Pertamina agar bisa berkontribusi pada peningkatkan pendapatan daerah," tutup Giri.

Penulis: Abdul Hafiz
Editor: Sudarwan
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help