Rehab Rumah Dinas Pimpinan DPRD Lahat Telan Miliaran Rupiah, Pengamat: Bukan Peka tapi Pekak

Ringkasan Berita:

• Proyek renovasi rumah dinas pimpinan DPRD Kabupaten Lahat yang menelan anggaran masing-masing sebesar Rp 1,5 miliar mendapat sorotan
• Persoalan ini bukan sekadar masalah layak atau tidak layaknya sebuah hunian, melainkan soal kepekaan sosial para pejabat terhadap kondisi masyarakat saat ini.
• Pengamat menilai para pimpinan legislatif tersebut justru mempertontonkan kemewahan di saat rakyat sedang kesulitan.

SRIPOKU.COM, PALEMBANG – Proyek renovasi rumah dinas pimpinan DPRD Kabupaten Lahat yang menelan anggaran masing-masing sebesar Rp 1,5 miliar mendapat sorotan tajam dari pengamat kebijakan publik. 

Kebijakan tersebut dinilai tidak sejalan dengan semangat efisiensi anggaran yang tengah digalakkan pemerintah pusat.

Pengamat kebijakan publik Sumatera Selatan, Ade Indra Chaniago, menyatakan bahwa persoalan ini bukan sekadar masalah layak atau tidak layaknya sebuah hunian, melainkan soal kepekaan sosial para pejabat terhadap kondisi masyarakat saat ini.

"Ini bukan soal layak tidak layak, tapi soal peka atau pekak (tuli). Ini persoalannya," ujar Ade kepada media, Kamis (23/4/2026).

Menurut Ade, di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu dan melambungnya harga kebutuhan pokok, rehabilitasi rumah dinas untuk Ketua, Wakil Ketua I, dan Wakil Ketua II DPRD Lahat tersebut dianggap tidak mendesak (urgent). 

Ia menilai para pimpinan legislatif tersebut justru mempertontonkan kemewahan di saat rakyat sedang kesulitan.

"Jika mereka memiliki rasa memiliki terhadap rakyat dan daerah, tentu akan timbul rasa peduli. Proyek ini belum urgent dan masih bisa ditunda. Namun nyatanya, mereka justru tidak peka," tegas kandidat doktor Universitas Indonesia (UI) ini.

Lebih lanjut, Ade mengkritik orientasi jabatan para pejabat di daerah yang dianggapnya lebih cenderung mengejar fasilitas mewah daripada memikirkan kesejahteraan masyarakat. 

Ia mempertanyakan komitmen para pemegang kekuasaan dalam menjalankan fungsi pelayanan publik.

"Apakah mereka menjadi pejabat untuk mencari hidup mewah lewat rakyat, atau mau menghidupkan rakyat? Ini pertanyaan yang mengganggu kita semua," pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Sekretariat Dewan maupun pimpinan DPRD Lahat terkait urgensi di balik proyek rehabilitasi rumah dinas yang menghabiskan dana miliaran rupiah tersebut.