Ringkasan Materi Bab 3 APBN dan APBD, Ekonomi Kelas 12 SMA Lengkap Soal HOTS

Ringkasan Berita:

• APBN dan APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah pusat dan daerah yang mencerminkan prioritas pembangunan dan kesejahteraan rakyat
• Fungsi-fungsinya meliputi otorisasi, alokasi, distribusi, hingga stabilisasi ekonomi melalui pengelolaan pendapatan dan belanja negara
• Pemahaman siswa terhadap mekanisme dan sumber pendapatan APBN/APBD penting untuk menilai efektivitas kebijakan fiskal dalam menjaga stabilitas dan pemerataan ekonomi nasional

SRIPOKU.COM - Pengelolaan keuangan negara bukan sekadar urusan angka di atas kertas, melainkan cerminan dari prioritas pemerintah dalam menyejahterakan rakyatnya.

Memahami mekanisme APBN dan APBD akan membantu kita menyadari dari mana asal setiap rupiah yang digunakan pemerintah dan ke mana aliran dana tersebut bermuara.

Sebagai instrumen vital dalam pembangunan, penguasaan materi APBN dan APBD sangat penting bagi siswa untuk memahami peran kebijakan fiskal dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Baca juga: Ringkasan Materi Bab 2 Ekonomi Internasional, Ekonomi Kelas 12 SMA Lengkap Soal HOTS

Ringkasan Materi: APBN dan APBD

1. Pengertian dan Fungsi

• APBN: Rencana keuangan tahunan pemerintah pusat yang disetujui oleh DPR.
• APBD: Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD.

Fungsi Utama:

• Fungsi Otorisasi: Dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan.
• Fungsi Perencanaan: Pedoman bagi pemerintah dalam merencanakan kegiatan.
• Fungsi Pengawasan: Alat bagi masyarakat untuk menilai kinerja pemerintah.
• Fungsi Alokasi: Untuk pembagian anggaran ke sektor-sektor pembangunan (jembatan, sekolah, dll).
• Fungsi Distribusi: Untuk pemerataan keadilan (subsidi, bansos).
• Fungsi Stabilisasi: Alat untuk memelihara keseimbangan ekonomi (mencegah inflasi/deflasi).

2. Sumber Pendapatan

• Negara (APBN): Pajak (PPh, PPN), Penerimaan Negara Bukan Pajak (SDA, Royalti), dan Hibah.
• Daerah (APBD): Pendapatan Asli Daerah (Pajak Kendaraan, Retribusi), Dana Perimbangan (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus), dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

3. Mekanisme Penyusunan

• Pemerintah menyusun rancangan (RAPBN/RAPBD).
• Diajukan ke legislatif (DPR/DPRD) untuk disidangkan.
• Jika disetujui, disahkan menjadi UU (APBN) atau Perda (APBD). Jika ditolak, pemerintah menggunakan anggaran tahun lalu.

Latihan soal HOTS

1. Pada saat kondisi ekonomi mengalami kelesuan dan daya beli masyarakat menurun, pemerintah memutuskan untuk meningkatkan anggaran belanja bantuan sosial dan menurunkan tarif pajak penghasilan. Tindakan pemerintah ini menunjukkan pelaksanaan fungsi APBN, yaitu...

A. Fungsi Otorisasi

B. Fungsi Perencanaan

C. Fungsi Stabilisasi

D. Fungsi Distribusi

E. Fungsi Alokasi

Jawaban : C. Fungsi Stabilisasi

2. Dalam RAPBN tahun tertentu, pemerintah memproyeksikan pendapatan negara lebih kecil daripada belanja negara. Kebijakan anggaran yang diambil pemerintah adalah anggaran defisit. Dampak ekonomi yang diharapkan dari kebijakan ini adalah...

A. Menekan laju inflasi yang terlalu tinggi di masyarakat.

B. Mengurangi jumlah uang yang beredar agar nilai tukar stabil.

C. Menstimulus pertumbuhan ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor riil.

D. Meningkatkan cadangan kas negara untuk persiapan masa darurat.

E. Menurunkan ketergantungan pemerintah terhadap utang luar negeri.

Jawaban : C. Menstimulus pertumbuhan ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor riil.

3. Perhatikan tabel pendapatan daerah berikut!

- Pajak Kendaraan Bermotor
- Retribusi Parkir
- Hasil Perusahaan Milik Daerah
- Dana Alokasi Umum (DAU)
- Dana Bagi Hasil (DBH)

Berdasarkan data di atas, yang termasuk dalam kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah...

A. Pajak Kendaraan, Retribusi Parkir, dan Hasil Perusahaan Milik Daerah.

B. Retribusi Parkir, DAU, dan Dana Bagi Hasil.

C. Pajak Kendaraan, DAU, dan Dana Alokasi Umum.

D. Hasil Perusahaan Milik Daerah, DAU, dan DBH.

E. Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil.

Jawaban : A. Pajak Kendaraan, Retribusi Parkir, dan Hasil Perusahaan Milik Daerah.

4. Jika DPR tidak menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang diajukan oleh pemerintah, maka langkah konstitusional yang diambil adalah...

A. Pemerintah tidak diperbolehkan melakukan belanja negara sama sekali selama satu tahun.

B. Presiden mengeluarkan Dekrit untuk mengesahkan RAPBN tanpa persetujuan DPR.

C. Pemerintah menjalankan APBN tahun lalu sebagai dasar operasional keuangan.

D. Pemerintah berhak membubarkan DPR dan melakukan pemilu ulang segera.

E. Pemerintah meminta sumbangan sukarela dari pengusaha besar untuk menutupi anggaran.

Jawaban : C. Pemerintah menjalankan APBN tahun lalu sebagai dasar operasional keuangan.

5. Pemerintah daerah memutuskan untuk mengalihkan sebagian anggaran perjalanan dinas aparatur sipil negara ke program perbaikan jalan desa dan penyediaan sarana air bersih. Kebijakan ini merupakan perwujudan dari fungsi...

A. Stabilisasi

B. Alokasi

C. Pengawasan

D. Otorisasi

E. Perencanaan

Jawaban : B. Alokasi