Kunci Jawaban

Latihan Uji Kompetensi 4.2 Pendidikan Pancasila Kelas 11 SMA Halaman 158

Simak latihan soal Uji Kompetensi 4.2 juga menegaskan bahwa sistem pemerintahan Indonesia saat ini telah sesuai dengan amanat UUD NRI Tahun 1945.

Penulis: Novry Anggraini | Editor: Novry Anggraini Rizki Utami
Ilustrasi/AI
ILUSTRASI latihan soal dan kunci jawaban Pendidikan Pancasila kelas 11 SMA halaman 158 Kurikulum Merdeka. 

Ringkasan Berita:
  • Latihan soal Pancasila kelas 11 SMA halaman 158 membahas sistem presidensial dan pelaksanaan pemerintahan Indonesia.
  • Uji Kompetensi 4.2 menegaskan kesesuaian sistem pemerintahan Indonesia dengan UUD NRI Tahun 1945.
  • Materi juga mengulas perbedaan sistem presidensial dan parlementer serta kelebihan desentralisasi dalam negara kesatuan.

 

SRIPOKU.COM - Latihan soal Pendidikan Pancasila kelas 11 SMA halaman 158 memuat pembahasan Uji Kompetensi 4.2 yang mengulas sistem presidensial, efektivitas pemerintahan, dan kelebihan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi.

Latihan Uji Kompetensi 4.2 ini bertujuan menguji pemahaman siswa terkait sistem pemerintahan Indonesia serta pelaksanaannya sesuai amanat UUD NRI Tahun 1945.

Baca juga: Latihan Uji Kompetensi 4.1 Pendidikan Pancasila Kelas 11 SMA Halaman 157

Berikut selengkapnya latihan soal dan kunci jawaban Pancasila kelas 11 SMA halaman 158 Kurikulum Merdeka

Uji Kompetensi 4.2

1. Berikan alasan, mengapa dalam sistem presidensial jalannya pemerintahan cenderung lebih stabil?

Jawaban: Dalam sistem presidensial, kedudukan kepala negara dan kepala pemerintahan diorganisasikan dalam satu kekuasaan seorang presiden. Sebagai kepala negara, presiden berhak menunjuk para pembantunya yang akan duduk memimpin departemen masing-masing. Menteri negara sebagai pembantu presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Maka dari itu, jalannya pemerintahan cenderung lebih stabil karena pusat kekuasaan hanya ada pada presiden demi kelangsungan dan kesejahteraan rakyat.

2. Menurut kalian, apa langkah-langkah yang harus ditempuh agar pelaksanaan pemerintahan di Indonesia berjalan efektif dan eisien?

Jawaban: Indonesia memiliki keragaman budaya, agama, suku, dan ras sehingga perlu adanya sistem pemerintahan yang berpusat pada satu penguasa dengan pemerintah daerah yang berperan di suatu wilayah. Selain itu, Indonesia perlu memiliki peraturan-peraturan yang dapat menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara yang berbeda-beda. Dengan adanya landasan Pancasila dan UUD 1945, pemerintah Indonesia pun dapat menerapkan jalannya pembangunan bangsa dan negara yang berkesinambungan.

3. Menurut kalian, sistem pemerintahan yang berjalan saat ini apakah sudah sesuai dengan amanat UUD NRI Tahun 1945?

Jawaban: Sistem pemerintahan di Indonesia sudah sesuai amanat UUD NRI Tahun 1945 dengan menerapkan sistem presidensial, yaitu pembagian kekuasaan negara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Presiden dan wakil dipilih langsung oleh rakyat, serta mereka bertanggung jawab kepada rakyat.

Baca juga: Kunci Jawaban Pendidikan Pancasila Kelas 11 SMA Halaman 90 Kurikulum Merdeka, Ayo Bereksplorasi

4. Buatlah penjelasan mengenai perbedaan antara pemerintahan dengan sistem presidensial dan parlementer!

Jawaban: Sistem presidensial yaitu kedudukan kepala negara dan kepala pemerintahan diorganisasikan dalam satu kekuasaan seorang presiden. Sebagai kepala negara, presiden menunjuk para pembantunya yaitu menteri untuk memimpin departemen masing-masing. Pada sistem presidensial, masa jabatan dibatasi satu atau dua kali masa jabatan. Sementara, sistem parlementer yakni kedudukan tertinggi ada pada parlemen yang berwewenang mengangkat perdana menteri dan menjatuhkan pemerintah melalui mosi tidak percaya. Dalam sistem parlementer, ada presiden dan perdana menteri. Presiden hanya sebagai simbol, sedangkan perdana menteri yang menjalankan tugas pemerintahan.

5. Uraikan kelebihan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi dibanding sistem sentralisasi!

Jawaban: Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi memiliki beberapa kelebihan ketimbang sistem sentralisasi. Dalam sistem desentralisasi, kekuasaan negara tidak terpusat di satu tangan atau satu lembaga tetapi tersebar di berbagai organ negara. Struktur kekuasaan negara seperti ini pun bersifat demokratis yang dibangun berdasarkan sistem pengorganisasian kekuasaan negara. Dalam sistem desentralisasi, rakyat memiliki kedudukan sebagai pelaku perubahan dan bukan hanya penonton.

Dapatkan konten pendidikan mata pelajaran lainnya dari Kurikulum Merdeka dengan klik Di Sini.

Dapatkan juga berita penting dan informasi menarik lainnya dengan mengklik Google News.

Sumber: Sriwijaya Post
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved