Kasus Keracunan MBG Tinggi, Dedi Mulyadi: Nasib Program Makan Gratis Akan Ditentukan Pekan Depan

SRIPOKU.COM -- Guna menanggapi tingginya angka kasus keracunan menu makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi akan menentukan nasib program MBG di Jawar pekan depan.

Sebagai informasi, Jawa Barat menjadi provinsi dengan angka kasus keracunan MBG tertinggi di Indonesia, yakni total 2.012 kasus.

Angka tersebut hampir mencapai 40 persen dari data jumlah kasus keracunan MBG secara nasional yang dicatatkan oleh Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes RI), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan Badan Gizi Nasional.

Baca juga: Belasan Siswa Keracunan, Menu Ayam Katsu Salad Sayur hingga Tahu Diperiksa BPOM Palembang

Terbaru, memasuki pekan keempat September 2025 saja, kasus keracunan usai mengonsumsi sajian MBG kembali merebak di sejumlah kabupaten di Jawa Barat.

Di Kabupaten Bandung Barat, keracunan massal terjadi pada Senin (22/9/2025) hingga Kamis (25/9/2025), dengan total jumlah korban dilaporkan mencapai 1.315 orang.

Kemudian, di Kabupaten Sukabumi, lima siswa dilaporkan keracunan pada Rabu (24/9/2025).

Sebelumnya, kasus keracunan menimpa 150 siswa di Kabupaten Garut pada Kamis (18/9/2025), dilansir TribunJabar.

Menanggapi tingginya kasus keracunan MBG di Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyatakan belum mempertimbangkan soal kelanjutan pelaksanaan program unggulan Presiden RI Prabowo Subianto - Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka tersebut.

Menurut Dedi, dirinya akan berdiskusi terlebih dahulu dengan Kepala Perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN) Jawa Barat selaku penanggungjawab program ini.

"Nanti kita hari Senin akan bicara dulu dengan kepala perwakilan (BGN) wilayah Jawa Barat, bagaimana komitmen dia," kata Dedi saat ditemui di Gedung DPRD Kota Bandung, Kamis (25/9/2025).

"Setelah melihat komitmennya, nanti pemerintah provinsi akan mengambil keputusan," sambungnya. 

Nantinya, Dedi menyatakan bahwa keputusan akan diambil terkait apakah program MBG di Jawa Barat dihentikan sementara atau tetap berlanjut setelah pertemuan dengan Kepala BGN perwakilan wilayah Jawa Barat.

Evaluasi 3 Aspek

Dedi mengungkapkan, dirinya akan mengundang Kepala BGN perwakilan wilayah Jawa Barat untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh.

Ada tiga aspek yang nantinya harus ditelaah kembali.

Yakni, dapur, jenis bahan makanan, dan evaluasi jam masak untuk memastikan waktu penyaluran MBG hingga dikonsumsi oleh para siswa penerima manfaat di sekolah.

"Nah peristiwa yang terjadi itu misalnya, nanti saya meminta evaluasi dapurnya. Dapurnya higienis atau tidak atau bahasa akademiknya audit," ujar Dedi.

"Karena kan kalau dimasaknya jam 12 malam, kemudian diantar ke siswanya jam 12 siang, waktunya terlalu lama," sambungnya.

"Sehingga, harapan saya ke depan, dapur itu didekatkan dengan sekolah, dan tingkat yang dilayani jumlahnya jangan terlalu banyak sampai ribuan," ujar Dedi.

Dedi juga menyoroti jangka waktu proses memasak hingga disajikan dan jarak antara dapur ke sekolah.

Ia menilai, dengan jangka waktu yang panjang, maka mengelola jumlah makanan yang banyak setiap hari dan jarak tempuh dari dapur ke sekolah jauh adalah hal yang tidak mudah.

Menurut Dedi, keracunan MBG harus diantisipasi agar tidak terulang supaya peserta didik penerima manfaat tidak trauma.

"Pasti memiliki risiko. Nah ini yang harus kita lakukan bersama-sama. Nanti yang teknisnya itu diurus oleh penanggungjawab MBG karena anak yang kemudian mengalami keracunan mungkin besok nggak mau makan lagi," katanya.