Marak Kasus Keracunan di Program MBG, Puan Maharani Minta Dievaluasi

SRIPOKU.COM -- Program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis (MBG), kini menjadi sorotan serius di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyusul maraknya kasus keracunan yang dialami siswa sekolah.

Sejak diluncurkan pada Januari 2025, program ini dilaporkan telah memicu 5.626 kasus keracunan di 17 provinsi.

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa program ini perlu dievaluasi secara total dan menyeluruh.

Ia menekankan agar semua pihak tidak saling menyalahkan, tetapi fokus pada perbaikan agar kasus serupa tidak terulang kembali.

"Jadi memang evaluasinya itu harus dilakukan secara total, jadi jangan saling menyalahkan, tapi kita evaluasi bersama sehingga jangan terulang kembali," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9/2025).

Puan memastikan DPR akan melakukan pengawasan langsung ke lapangan, dari hulu hingga hilir, untuk mengidentifikasi akar masalah.

Menurutnya, masalah bisa berasal dari berbagai aspek, salah satunya kondisi dapur yang dikelola oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah.

"Itu sebenarnya masalahnya seperti apa, apakah di dapurnya, apakah di sekolahnya, untuk bisa melihat dari hulunya itu sebenarnya masalahnya seperti apa," ujarnya.

 
Said Abdullah Minta Deteksi Dini, Bukan Dihentikan

Senada dengan Puan, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah juga meminta program MBG dievaluasi secara menyeluruh. Namun, ia menekankan pentingnya mendeteksi dan menginventarisasi masalah terlebih dahulu sebelum melakukan evaluasi.

Said menyoroti bahwa satu SPPG saat ini harus melayani hingga 3.000 siswa, jumlah yang dinilai terlalu besar dan berpotensi memicu masalah rantai pasok.

"Apakah karena rantai pasok dari SPPG ke sekolah terlalu panjang? Karena satu SPPG melayani 3.000, apakah itu bisa diperpendek? Satu SPPG cukup 1.500. Sehingga makanan bergizi gratis yang sampai di sekolah itu masih fresh from the oven," jelas Said.

Atas dasar itu, Said tidak setuju jika program ini dihentikan sementara. Ia justru meminta pemerintah untuk segera mencari letak masalahnya, termasuk terkait rentang waktu proses pengolahan makanan.

"Tidak berarti ada konklusi harus di-stop. Jangan. Lebih baik mari kita deteksi dini, di mana letak masalahnya," pungkas Said.