Wabup Muara Enim Tekankan Pentingnya Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Daerah

SRIPOKU.COM, MUARA ENIM– Kesetaraan dan keadilan gender menjadi aspek penting yang harus terus diperkuat dalam mendukung proses pembangunan daerah.

Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Muara Enim, Ir. Hj. Sumarni, M.Si, saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Pendampingan Pengawasan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Tahun 2025 di Ruang Rapat Serasan Sekundang, Kamis (13/11/2025).

Dalam arahannya, Wabup Sumarni menegaskan bahwa Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) memiliki peranan strategis untuk mengawal anggaran responsif gender sebagai bagian dari implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) di seluruh tahapan pembangunan daerah.

“PPRG adalah instrumen kunci untuk memastikan setiap kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah daerah memperhatikan kebutuhan serta aspirasi semua kelompok masyarakat secara adil dan proporsional,” tegasnya.

Sumarni menambahkan bahwa kegiatan Bimtek ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kapasitas APIP dalam melakukan pendampingan dan pengawasan pelaksanaan PPRG di setiap perangkat daerah.

Ia menekankan pentingnya peran Inspektorat dalam memastikan proses perencanaan dan penganggaran di Kabupaten Muara Enim benar-benar menerapkan prinsip responsif gender secara konsisten.

“Kita berharap terjalin sinergi antara Inspektorat, Bappeda, DPPPA, BPKAD, dan seluruh perangkat daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif gender,” ujarnya.

Sementara itu, Inspektur Kabupaten Muara Enim, Fera Sari, S.H., M.H., menjelaskan bahwa Bimtek berlangsung selama dua hari, yakni 13–14 November 2025, dengan total 100 peserta yang berasal dari berbagai perangkat daerah, termasuk Inspektorat, Bappeda, BPKAD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, hingga Bagian Kesra Setda Muara Enim.

Bimtek ini turut menghadirkan dua narasumber berkompeten, yakni Titin Sumarni, M.Pd dari DPPPA Provinsi Sumsel dan Rodiah, Am.Kep., SKM., M.M dari DPPPA Kabupaten Muara Enim.

Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat komitmen seluruh perangkat daerah dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam perencanaan dan penganggaran daerah demi terwujudnya pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.