Demo Depan Gedung DPRD Sumsel, Mahasiswa Beri Kartu Merah untuk Program Prabowo

Ringkasan Berita:

• Mahasiswa memberikan kartu merah sebagai simbol kritik terhadap program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
• Terdapat delapan tuntutan utama, termasuk stabilitas nilai rupiah, penolakan program MBG, dan pengesahan UU Perampasan Aset.
• Ketua DPRD Sumsel Andie Dinialdi menerima tuntutan mahasiswa untuk diteruskan ke tingkat pusat.

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Dalam aksi unjuk rasa aliansi mahasiswa yang tergabung dalam BEM Nusantara Sumsel di depan gedung DPRD Sumsel, ratusan mahasiswa mengeluarkan kartu merah sebagai simbol kekecewaan dan kritik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Senin (15/6/2026). 
Aksi unjuk rasa berlangsung damai tanpa adanya kericuhan.

Pantauan Sripoku.com, sekitar pukul 15.30 WIB aksi unjuk rasa selesai setelah Ketua DPRD Provinsi Sumsel Andie Dinialdi didampingi Abdullah Taufik menemui para mahasiswa.

Di sela-sela aksi, mereka sempat mengeluarkan kartu merah saat Ketua DPRD Provinsi Sumsel Andie Dinialdi didampingi salah seorang anggota DPRD Abdullah Taufik.

Aksi dilakukan di tengah jalannya orasi yang berlangsung bergantian dari perwakilan mahasiswa di depan gedung dewan. Suasana demonstrasi dipenuhi sorakan dan yel-yel dari peserta aksi.

Baca juga: Respon Fraksi Gerindra Sumsel soal Kritikan Eks Ketua BEM UGM Tyo: Jangan Serang Pribadi

"Kami angkat kartu merah untuk program yang tidak mementingkan rakyat," ujar koordinator aksi.

Adapun delapan tuntutan yang disuarakan mahasiswa, yakni:

1. Menyelamatkan nilai rupiah sebagai simbol kedaulatan ekonomi nasional,

2. Membubarkan DPR jika aspirasi yang disuarakan tidak disampaikan,

3. Memberikan ultimatum kepada Presiden Prabowo Subianto dan Gubernur Sumsel Herman Deru selselama 7 x 24 jam apabila tidak bisa menstabilkan hingga ke pelosok daerah,

4. Menolak program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih yang dianggap sebagai program yang prematur,

5. Mengesahkan Undang-Undang perampasan aset sebagai bentuk pemberantasan korupsi,

6. Mengecam kejahatan sipil yang dibawa ke peradilan militer, dan

7. Menolak tindakan represif aparat setiap ada aksi unjuk rasa yang dilakukan.

Mahasiswa berharap tuntutan yang mereka sampaikan dapat diteruskan dan mendapat tindak lanjut.

Baca juga: Usung Agenda Indonesia Darurat, Aliansi BEM Se-Sumsel Sampaikan 7 Tuntutan di DPRD Sumsel

Ketua BEM Nusantara Sumsel, Ilham mengatakan, perwakilan mahasiswa menyoroti dugaan pemborosan anggaran pada sejumlah program pemerintah yang menurut mereka perlu dievaluasi.

Mereka juga mengkritisi pelaksanaan Program Koperasi Merah Putih yang dinilai belum berjalan optimal.

Selain itu, massa aksi menyinggung persoalan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), kelangkaan solar dan Pertalite di sejumlah daerah, serta kenaikan harga Pertamax yang dianggap membebani masyarakat.

"Polanya seperti yang pernah terjadi sebelumnya, yang kami khawatirkan saat Pertamax dinaikkan kemudian Pertalite langka, takutnya Pertalite akan dihilangkan dari Republik ini," katanya.

Mahasiswa juga menyoroti sejumlah persoalan sosial lainnya, termasuk kasus penyiraman air keras yang mereka nilai perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah dan aparat penegak hukum.

Mahasiswa menegaskan aksi yang mereka lakukan murni untuk menyuarakan aspirasi masyarakat dan bukan kepentingan kelompok tertentu.

"Jangan sampai aktivis dikira antek asing. Kami turun menyampaikan aspirasi rakyat," katanya.

Massa juga meminta DPRD Sumsel mengawal tuntutan yang telah mereka sampaikan.

Mereka memberi waktu kepada pihak terkait untuk merespons aspirasi tersebut. 

Apabila tuntutan tidak ditindaklanjuti, mahasiswa mengaku akan melakukan konsolidasi untuk menggelar aksi yang lebih besar.

"Kami akan terus mengawal poin-poin tuntutan. Jika tidak ada tindak lanjut, kami akan melakukan konsolidasi untuk aksi yang lebih besar," tandasnya.

Saat berita ini diturunkan, mahasiswa sudah membubarkan diri setelah semua tuntutan yang dibuat telah diterima oleh Ketua DPRD Provinsi Sumsel. 

Selanjutnya tuntutan tersebut akan disampaikan ke DPR RI agar bisa dipertimbangkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.