Sekda Edward Candra Pastikan Pelayanan Publik di Sumsel Tetap Optimal Meski ASN WFH

Ringkasan Berita:

• Sekda Sumsel melakukan peninjauan langsung ke DPMPTSP dan Samsat untuk memastikan pelayanan tetap berjalan
• Pelayanan publik tetap normal, meski ASN menerapkan sistem kerja WFH
• Pemprov akan evaluasi kebijakan WFH, termasuk dampaknya terhadap efisiensi energi seperti listrik dan BBM

SRIPOKU.COM, PALEMBANG– Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memastikan pelayanan publik tetap berjalan normal meski kebijakan Work From Home (WFH) diterapkan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Untuk memastikan hal tersebut, Sekretaris Daerah Sumsel, Edward Candra melakukan peninjauan langsung ke sejumlah unit pelayanan publik, di antaranya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumsel serta Samsat Palembang I, Jumat (10/4/2026).

Peninjauan ini dilakukan guna memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap optimal di tengah penerapan sistem kerja fleksibel tersebut.

“Peninjauan ini untuk memastikan layanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik meskipun ada kebijakan WFH,” ujar Edward.

Ia menegaskan, masyarakat tidak perlu khawatir dengan adanya kebijakan tersebut, karena unit kerja yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik tetap beroperasi seperti biasa.

“Tidak perlu khawatir dengan WFH ini. Untuk unit kerja yang langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat, tetap berjalan seperti biasa,” tegasnya.

Menurutnya, aktivitas pelayanan di DPMPTSP dan Samsat Palembang I masih berlangsung normal. Masyarakat tetap dapat datang langsung dan dilayani oleh petugas, bahkan pimpinan instansi terkait juga tetap berada di tempat untuk memastikan pelayanan berjalan maksimal.

Selain itu, Pemprov Sumsel juga terus mendorong optimalisasi layanan berbasis digital sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik ke depan.

Tak hanya itu, pemerintah daerah juga akan melakukan evaluasi terhadap efektivitas kebijakan WFH, khususnya dalam hal efisiensi energi.

“Evaluasi akan dilakukan selama satu bulan, termasuk melihat penggunaan listrik dan konsumsi BBM,” jelasnya.

Dengan langkah ini, Pemprov Sumsel berharap penerapan WFH tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat, sekaligus mampu meningkatkan efisiensi dan kinerja aparatur pemerintah.