Palembang vs Makassar: Mengintip Kantong Ibu Kota, Mana yang Lebih Ramah di Dompet?

Ringkasan Berita:

• Palembang dan Makassar memegang predikat yang sama di wilayah masing-masing, yakni sebagai kota dengan biaya hidup tertinggi di provinsi mereka.
• Jika keduanya kota ini diadu biaya hidup menunjukkan persaingan ketat dalam hal angka pengeluaran per kapita. 
• sorotan tertuju pada dua "raksasa" dari Barat dan Timur Indonesia, yakni Palembang di Sumatera Selatan dan Makassar di Sulawesi Selatan.

SRIPOKU.COM, PALEMBANG – Memilih tempat tinggal atau sekadar membandingkan kenyamanan hidup di dua kota besar di Indonesia sering kali berujung pada satu pertanyaan krusial, seberapa mahal biaya hidupnya? Kali ini, sorotan tertuju pada dua "raksasa" dari Barat dan Timur Indonesia, yakni Palembang di Sumatera Selatan dan Makassar di Sulawesi Selatan.

Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2026, kedua kota ini menunjukkan persaingan ketat dalam hal angka pengeluaran per kapita. 

Menariknya, keduanya memegang predikat yang sama di wilayah masing-masing, yakni sebagai kota dengan biaya hidup tertinggi di provinsi mereka.

Baca juga: 4 Kabupaten Kota dengan Biaya Hidup Termahal di Sumsel, Palembang Nyaris Tembus Rp 2 Juta Per Bulan

Makassar 

Sebagai ibu kota provinsi, Makassar merupakan kota dengan biaya hidup tertinggi di Sulawesi Selatan. 

Rata-rata pengeluaran per kapita di Makassar mencapai Rp 1.842.111 per bulan. 

Terdiri dari untuk makanan sebesar Rp 755.452 dan bukan makanan Rp 1.086.659 per bulan. 

Palembang 

Sama seperti Makassar, Palembang juga merupakan kota dengan biaya hidup tertinggi di Sumatera Selatan. 

Rata-rata pengeluaran per kapita Palembang mencapai Rp 1.879.226 per bulan. 

Terdiri dari untuk makanan sebesar Rp 794.213 per bulan dan bukan makanan Rp 1.085.013 per bulan. 

Kesimpulan

Secara totalitas, Makassar sedikit lebih murah dibandingkan Palembang dengan selisih sekitar Rp 37.115 per bulan. 

Palembang tampak lebih tinggi pada sisi pengeluaran konsumsi makanan, sementara Makassar memiliki tekanan biaya yang sedikit lebih besar pada sektor jasa dan kebutuhan non-pangan.

Kendati demikian, kedua angka ini mencerminkan dinamika ekonomi perkotaan yang terus tumbuh.

Bagi masyarakat, angka-angka ini bukan sekadar statistik, melainkan panduan dalam mengatur strategi keuangan di tengah hiruk-pikuk kehidupan ibu kota provinsi.