SRIPOKU.COM, INDRALAYA - Sejak Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) ruas Palembang-Lampung dibuka pada 2019 lalu, isu melemahnya ekonomi kerakyatan mencuat.

Banyak yang berpendapat, keberadaan tol mematikan usaha para pelaku UMKM di sepanjang Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum).

Tak hanya soal operasional tol, Hutama Karya selaku pengelola JTTS juga memperhatikan nasib para pelaku UMKM tersebut.

Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Adjib Al Hakim mengatakan sudah ratusan pelaku UMKM yang difasilitasi agar tetap dapat melanjutkan usaha.

"Hingga Juni 2025, PT Hutama Karya telah memfasilitasi 792 pelaku UMKM di 23 rest area JTTS yang tersebar di enam provinsi," kata Adjib melalui keterangan tertulis yang diterima TribunSumsel.com dan Sripoku.com, Sabtu (16/8/2025). 

Langkah ini selaras dengan peringatan Hari UMKM Nasional pada Selasa (12/8/2025) lalu dan memperluas akses pasar bagi pelaku usaha lokal.

Adjib menegaskan bahwa komitmen ini merefleksikan visi perusahaan dalam mewujudkan infrastruktur yang tidak hanya menghubungkan wilayah.

Tetapi juga menggerakkan perekonomian masyarakat lokal.

“Rest area di JTTS menjadi manifestasi nyata dari amanat Undang Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN," ujar Adjib.

Di mana Undang Undang tersebut mewajibkan BUMN melakukan pemberdayaan dan membangun kemitraan dengan UMKM.

"Bagi Hutama Karya, kemitraan ini bukan sekadar program tanggung jawab sosial. Melainkan komitmen strategis dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” tutur Adjib.

Lebih lanjut Adjib menjelaskan, komitmen ini diperkuat oleh Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 Tahun 2021.

Peraturan tersebut mewajibkan alokasi minimal 30 persen area komersial untuk UMKM dan 70 persen untuk produk lokal. 

“Saat ini Hutama Karya bahkan melampaui ketentuan tersebut dengan mengalokasikan 56,47 m2 dari total 98,86 m2 area komersial khusus untuk UMKM. Atau setara 57,1 persen dari total area komersial,” kata Adjib memaparkan.

Rest Area di JTTS diklaim telah menciptakan dampak ekonomi signifikan. 

Dari 990 kapasitas tenant UMKM yang tersedia, tingkat okupansi pun kini bervariasi.

Dengan Rest Area KM 234 Jalur A di Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayuagung (Terpeka) mencatat okupansi tertinggi 100 persen, berkat lokasi strategis di titik tengah perjalanan. 

“Yang paling membanggakan adalah transformasi pedagang pinggir jalan menjadi pelaku usaha formal dengan tempat yang layak. Mereka yang sebelumnya berjualan di jalan nasional, kini memiliki kesempatan mengembangkan usaha dengan fasilitas yang memadai dan akses pasar yang lebih luas di rest area,” terang Adjib.

Program Pemberdayaan Berkelanjutan

Adjib juga menyebut Hutama Karya tak hanya menyediakan tempat, tetapi juga melakukan pembinaan berkelanjutan melalui program "JTTS Berdaya". 

Sejak 2022, sebanyak 75 UMKM telah mengikuti pelatihan komprehensif yang meliputi mindset kewirausahaan, perhitungan harga pokok produksi.

Kemudian alternatif permodalan, penyusunan proposal bisnis, diferensiasi produk dan digitalisasi pembayaran. 

“Hasil yang terukur terlihat dari belasan atau sekitar 35 persen tenant di Rest Area 215B Tol Terpeka yang telah mengadopsi sistem pembayaran digital QRIS, transfer bank dan BRILink. Atas transformasi pasca pelatihan ini, belasan tenant UMKM tersebut mengalami peningkatan pendapatan 10 hingga 20 persen,” ungkap Adjib.

Selain itu, menghadapi era ekonomi digital, Hutama Karya mengembangkan strategi digitalisasi bertahap dengan target utama implementasi aplikasi Point of Sale (POS).

Aplikasi tersebut untuk memudahkan pencatatan keuangan dan penyusunan laporan usaha. 

“Kami menyadari tantangan digitalisasi bagi UMKM mikro, terutama terkait biaya operasional. Karena itu, pendampingan dilakukan secara bertahap dengan alternatif seperti BRILink sebagai langkah awal,” kata Adjib menuturkan.

Simak berita menarik lainnya di sripoku.com dengan mengklik Google News.

Baca juga: BEBAS Tunggakan hingga Denda, Gubernur Herman Deru Launching Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor