SRIPOKU.COM, PALEMBANG – Pembelian mobil dinas mewah untuk kepala daerah di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) terus menjadi sorotan tajam.

Polemik ini memanas setelah Bupati PALI saat ini, Asgianto, menyebut kebijakan tersebut sebagai "warisan" dari pemerintahan sebelumnya.

Pernyataan tersebut memantik respons keras dari berbagai pihak, termasuk mantan Bupati dua periode, Heri Amalindo, yang membantah keras tuduhan tersebut.

Pengamat politik dari Sumatera Selatan, Bagindo Togar, menyebut pengadaan mobil dinas mewah ini sebagai bentuk penghamburan dana yang sangat tidak pantas.

Menurutnya, anggaran sebesar Rp12,2 miliar tersebut seharusnya diprioritaskan untuk kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak.

Ia membandingkan kebijakan ini dengan masa kepemimpinan sebelumnya di bawah Heri Amalindo, di mana fokus anggaran selalu pada pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, sekolah, dan rumah sakit.

Bagindo bahkan menuding adanya praktik "penyelundupan anggaran" yang disisipkan tanpa persetujuan, di mana dana yang semula Rp10,2 miliar dinaikkan menjadi Rp12,2 miliar.

"Ini bukan sekadar salah kelola, tapi bisa masuk ranah pidana," tegas Bagindo, Rabu (13/8/2025).

Ia juga menilai pengadaan mobil dinas premium ini tidak memiliki urgensi bagi PALI yang masih tergolong sebagai daerah otonomi baru.

Bantahan dari Heri Amalindo semakin memperkeruh situasi. Mantan Bupati yang menjabat hingga 2024 ini menegaskan bahwa ia tidak pernah menyetujui, apalagi menganggarkan, pembelian mobil dinas mewah tersebut.

"Kalau sekarang dibilang itu warisan lama, berarti ada yang kreatif mengubahnya. Kreatif sih! tapi sayangnya ilegal," tegas Heri.

Sikap saling lempar tanggung jawab ini memicu kecurigaan dari pengamat politik lain, Ade Indra Chaniago.

Ia menilai ada keanehan dalam kasus ini dan mencurigai adanya oknum yang "bermain" dalam proses anggaran.

Ade mendorong Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera turun tangan memeriksa baik pihak eksekutif maupun legislatif PALI.

"Ini tidak sensitif ke rakyat... harus dicurigai," paparnya.

Para pengamat sepakat bahwa kasus ini perlu diusut tuntas untuk mengungkap siapa yang bertanggung jawab di balik penyusunan dan penetapan anggaran yang dinilai tidak populis dan tidak transparan ini.

Klarifikasi Bupati PALI 

Belum genap enam bulan memimpin, Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Asgianto ST dan Wakil Bupati Iwan Tuaji SH sudah menjadi sorotan publik.

Berbagai kritik datang, terutama terkait pengadaan kendaraan dinas mewah dan rapat kerja di luar daerah.

Namun, alih-alih meradang, keduanya memilih untuk menanggapi dengan kedewasaan, menjelaskan bahwa sebagian besar kebijakan yang menuai kritik adalah warisan dari pemerintahan sebelumnya.

Kritik tajam yang paling disorot adalah pengadaan mobil dinas Toyota Land Cruiser dan Toyota Lexus.

Publik menilainya sebagai pemborosan anggaran yang tidak sejalan dengan semangat efisiensi.

Padahal, faktanya, pengadaan kendaraan tamu VVIP tersebut merupakan proyek yang sudah direncanakan dan diproses sebelum Asgianto-Iwan dilantik.

"Sangat tidak logis kalau kami disalahkan atas program yang bukan kami rancang. Ini masih bagian dari warisan tahun sebelumnya," tegas Bupati Asgianto, Kamis (7/8/2025).

Selain pengadaan mobil, rapat kerja jajaran OPD di sebuah hotel di Palembang juga tak luput dari kritik.

Kegiatan tersebut dinilai sebagai bentuk pemborosan. Namun, Asgianto menjelaskan bahwa keberangkatannya ke Palembang saat itu juga untuk menghadiri agenda resmi bersama Ketua Dekranas Pusat, Selvi Gibran Rakabuming Raka.

Bahkan, ia menegaskan bahwa biaya yang digunakan untuk kehadirannya bersifat pribadi.

Menanggapi berbagai tudingan yang tidak tepat sasaran, Asgianto meminta masyarakat untuk bersabar.

Ia menjelaskan bahwa visi dan program kepemimpinannya bersama Iwan Tuaji baru akan terlihat dalam APBD Perubahan 2025 dan APBD murni 2026.

"Saat ini kito masih neruske gawe yang lamo. Mohon bersabar dan mari bersama kita jaga suasana agar tetap kondusif, agar pembangunan bisa berjalan dengan baik," ajak Asgianto dalam logat khas setempat.

Sementara itu, Wakil Bupati Iwan Tuaji menegaskan bahwa pemerintahan mereka tidak akan menghabiskan energi untuk membantah setiap kritik.

Mereka lebih memilih untuk membuktikan lewat kerja nyata dan program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.

"Kami sangat selektif saat ini. Setiap penggunaan anggaran akan diawasi ketat. Hanya program yang berdampak nyata bagi masyarakat yang akan kami jalankan," tegas Iwan.

Iwan juga melihat bahwa PALI kini berada di momen emas. Daerah yang dulu dipandang sebelah mata kini mulai menarik perhatian banyak investor.

Ia menekankan pentingnya menjaga iklim politik dan sosial yang kondusif agar investasi dapat masuk dan berkembang, yang pada akhirnya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja.

"Kami ingin PALI menjadi rumah yang nyaman bagi investor. Karena kalau investasi masuk, ekonomi akan tumbuh, lapangan kerja terbuka, dan kesejahteraan masyarakat meningkat," ujar Iwan dengan mantap.

Kritik, bagi pasangan pemimpin ini, bukanlah musuh, melainkan alarm untuk bekerja lebih waspada dan akuntabel.

Mereka meminta kesempatan untuk membuktikan bahwa PALI bisa berkembang, dan mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari proses perubahan tersebut, bukan hanya sebagai penonton yang menghakimi.