SRIPOKU.COM, MARTAPURA - Jalur Komering, akses strategis yang menghubungkan Kabupaten OKU Timur dan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) menuju Palembang, kini justru menjadi simbol ketidakpedulian.

Jalan provinsi yang seharusnya menopang mobilitas dan perekonomian warga, justru berubah menjadi lintasan penuh lubang, debu, dan bahaya.

Hampir setiap pengendara yang melintas harus ekstra waspada.

Di musim hujan, lubang-lubang besar di jalan tergenang air, menyulitkan kendaraan untuk melewati tanpa risiko.

Sedangkan di musim kemarau, debu tebal menyelimuti jalur dan mengganggu jarak pandang.

Kondisi ini telah berlangsung cukup lama, namun hingga kini belum terlihat tindakan nyata dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Kabupaten OKU Timur, maupun dinas-dinas teknis terkait.

Yang lebih disesalkan, perbaikan jalan yang dilakukan justru terkesan sekadar formalitas.

Tambal sulam yang dikerjakan pihak ketiga tidak bertahan lama. Bahkan, baru dilintasi beberapa pekan, aspal sudah mulai mengelupas kembali.

Kritik tajam disampaikan oleh Anggota DPRD Kabupaten OKU Timur, Muhammad Irfanjid.

Ia menyebut lambannya respons pemerintah mencerminkan lemahnya pengawasan dan rendahnya keseriusan dalam menangani infrastruktur dasar masyarakat.

“Jalan itu bukan sekadar aspal dan beton. Itu nyawa bagi mobilitas warga. Kalau perbaikan baru saja dilakukan tapi sudah rusak, kita perlu bertanya, dimana peran pengawasan pemerintah terhadap kinerja pihak ketiga?” ujar Irfan yang juga duduk di Komisi II DPRD OKU Timur, Kamis (07/08/2025).

Menurutnya, kerusakan di Jalur Komering bukan fenomena baru.

Namun yang membuat publik kecewa adalah pola perbaikannya yang terus berulang atau tambal sulam tanpa kualitas dan tanpa ketahanan.

“Kalau pemerintah dan dinas terkait aktif memantau kondisi jalan, warga tidak perlu mengeluh ke dewan. Mereka seharusnya rutin turun ke lapangan, bukan hanya duduk menunggu laporan,” tegas Irfan.

Irfan juga menyinggung janji kampanye Bupati OKU Timur, Lanosin, yang pernah menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur jalan akan menjadi prioritas utama.

Namun, ia menilai, hingga kini janji tersebut masih jauh dari kenyataan di lapangan.

“Perbaikan jalan seharusnya tidak cukup dengan menambal lubang. Jalan harusnya dibangun ulang dengan kualitas yang kuat dan tahan lama. Lihat saja kondisi Jalur Komering sekarang, masih pantaskah hanya ditambal?” ucapnya.

Lebih dari itu, infrastruktur jalan yang rusak juga menghambat distribusi hasil pertanian dan kebutuhan pokok.

Jalur Komering dikenal sebagai jalur utama distribusi beras dan sembako dari wilayah OKU Timur ke kota-kota lain, termasuk Palembang.

“Musim panen jadi terhambat. Petani kesulitan membawa hasil panen karena kondisi jalan buruk. Padahal ini jalur vital ekonomi. Sayangnya, pembangunan jalan ini terkesan dianaktirikan dibanding wilayah lain,” tambah Irfan.

Kritik dari Irfan menjadi cermin dari keresahan banyak warga. Bagi masyarakat jalur Komering, kerusakan jalan bukan lagi soal kenyamanan ini soal keselamatan dan keberlangsungan hidup.

Setiap lubang yang diabaikan bisa menjadi titik kecelakaan. Setiap tambalan yang mengelupas mencerminkan lemahnya komitmen pemerintah. Dan setiap pengabaian atas suara rakyat, pada akhirnya akan menjadi hutang moral yang harus dibayar mahal.

“Pemerintah jangan menunggu korban. Infrastruktur yang layak adalah hak publik, bukan hadiah,” tegas Irfan.

Kini, masyarakat hanya bisa berharap, sorotan demi sorotan dari wakil rakyat dan keluhan pengguna jalan akan membuka mata para pengambil kebijakan.

Sebab, jalan rusak tak hanya merusak kendaraan ia merusak kepercayaan.

Kerusakan di jalur Komering telah menjadi persoalan serius yang memerlukan tindakan cepat dan menyeluruh. 

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten OKU Timur, serta instansi teknis terkait diharapkan segera merespons kondisi ini sebelum jatuh lebih banyak korban atau kerugian ekonomi yang lebih besar.