SRIPOKU.COM - Simak alternatif kunci jawaban Pelatihan Calon Pengawas Jaminan Produk Halal pada pelatihan MOOC Pintar Kemenag.

Pada artikel kali ini akan menyajikan kunci jawaban Modul 3.22 Aduan dan Temuan Pelatihan Calon Pengawas Jaminan Produk Halal. 

Untuk itu, agar simak kunci jawaban Modul 3.22 Aduan dan Temuan Pelatihan Calon Pengawas Jaminan Produk Halal agar dapat dipelajari oleh peserta pelatihan MOOC Pintar Kemenag.

Baca juga: Jawaban Modul 3.21 Pengawasan Proses Produk Halal Pelatihan Calon Pengawas Jaminan Produk Halal

Baca juga: Kunci Jawaban Modul 3.18 Pedoman & Instrumen Pelatihan Calon Pengawas Jaminan Produk Halal Bagian 2

1. Siapakah yang menetapkan sanski administrasi? 

A. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal 

B. Ketua tim pemeriksaan 

C. Kepala Biro Hukum Kementerian Agama 

D. Menteri Agama 

Jawaban : A. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal 

2. Laporan dugaan pelanggaran administratif pada PP 38 Tahun 2021 memuat hal-hal berikut, kecuali 

A. Identitas pelapor  

B. Identitas pengawas JPH  

C. Kronologi peristiwa yang diadukan  

D. Nama, alamat, dan konten isi yang diadukan 

Jawaban : B. Identitas pengawas JPH  

3. Pelaku Usaha yang tidak memisahkan lokasi tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UU 33 Tahun 2014 dikenal sonksi administratif berupa 

A. Feringatan tertulis atau penarikan barang 

B. Peringatan lisan atau penarikan barang 

C. Peringatan lisan atau peringatan tertulis 

D. Peringatan tertulis atau denda administratif 

Jawaban : D. Peringatan tertulis atau denda administratif 

4. Pada PMA 26 Tahun berita acara pemeriksaan dianggap sah apabila 

A. Ditandangani oleh pelapor, terlapor, saksi, ahli, ketua tim pemeriksaan dan pihak terperiksa 

B. Semua jawaban benar 

C. Ditandatangani oleh ketua tim dan tidak ditandatangani oleh terperiksa 

D. Berita acara ditandangani oleh beberapa pihak pada setiap proses pemeriksanaan 

Jawaban : C. Ditandatangani oleh ketua tim dan tidak ditandatangani oleh terperiksa 

5. Pada Pasal 41 Undang-Undang 33 Tahun 2014, Pelaku Usaha yang mencantumkan Label Halal tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dolan Pasal 38 dan Pasal 39 dikenai sanksi administratif berupa 

A. Teguran lisan, Pengenaan denda atau Pencabutan sertifikat halal 

B. Teguran fison, Peringatan tertulis atau Pencabutan sertifikat halal 

C. Teguran lisan, pencabutan sertifikat halal atau Penarikan Barang 

D. Teguran lisan, Peringatan tertulis atau Penarikan barang 

Jawaban : B. Teguran fison, Peringatan tertulis atau Pencabutan sertifikat halal 

6. Berdasarkan regulasi yang berlaku, apabila tidak ditemukan pelanggaran terhadap laporan dan/atau temuan, BPJPH melakukan hal-hal dibawah ini kecuali 

A. Menolak laporan 

B. Menolak temuan 

C. Merehabilitasi nama baik terlapor 

D. Menghentikan proses pemeriksaan 

Jawaban : A. Menolak laporan
 
7. Berapa lama batas waktu pengkajian temuan dan/atau laporan oleh BPJPH 

A. 14 hari 

B. 14 hari sejak diterima 

C. 14 hari sejak disampaikan 

D. 14 hari kerja 

Jawaban : C. 14 hari sejak disampaikan 

8. Dalam hal dugaan pelanggaran administrasi tidak terbukti, Kepala Badan merehabilitasi nama baik terlapor, Terdapat pada pasal berapakah kutipan tersebut  

A. Pasal 163 PP 39 Tahun 2021 

B. Pasal 160 PP 39 Tahun 2021 

C. Pasal 163 PP 33 Tahun 2014 

D. Pasal 160 PP 33 Tahun 2014 

Jawaban : B. Pasal 160 PP 39 Tahun 2021 

9. Pengenaan sanksi pencabutan Sertifikat Halal ditetapkan oleh Kepala Badan pada PP 39 Tahun 2021 pada pasal 

A. Pasal 171 

B. Pasal 162 

C. Pasal 152 

D. Pasal 163 

Jawaban : D. Pasal 163 

10. Penarikan barang dari peredaran oleh pelaku Usaha dilakukan dalam jangka waktu paling lama Hari sejak sanksi penarikan barang dari peredaran ditetapkan, Berdasarkan PP 39 tahun 2021 

A. 40 

B. 80 

C. 20 

D. 60 

Jawaban : D. 60

Dapatkan konten pendidikan mata pelajaran lainnya dari Kurikulum Merdeka dan Kurikulum 2013 dengan klik Di Sini. 

Dapatkan juga berita penting dan informasi menarik lainnya dengan mengklik Google News.