SRIPOKU.COM - Berikut ulasan lengkap kunci jawaban Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) kelas 11 SMA halaman 68 semester 1 Kurikulum Merdeka.
Artikel kali ini memuat kunci jawaban PKN kelas 11 SMA halaman 68 semester 1 Kurikulum Merdeka bagian latihan Uji Kompetensi Bab 2.
Melansir dari laman buku.kemdikbud.go.id, selengkapnya di bawah ini kunci jawaban Uji Kompetensi PKN kelas 11 SMA semester 1.
Baca juga: Kunci Jawaban PKN Kelas 11 SMA Halaman 30 Semester 1 Kurikulum Merdeka, Soal Uji Kompetensi Bab 1
Uji Kompetensi
1. Berikan contoh konkret perilaku demokratis yang dapat kalian tunjukkan sesuai periodisasi berlakunya UUD di Indonesia!
Jawaban: Pelaksanaan demokrasi di Indonesia
a. Pelaksanaan demokrasi pada periode 18-8-1945 s.d. 27-12-1949
- Komitmen para pendiri bangsa untuk mewujudkan demokrasi politik
- Memasukkan asas kerakyatan, mufakat, dan demokrasi
- Pers yang independen
b. Pelaksanaan demokrasi pada periode 27-12-1949 s.d. 17-8-1950
- Adanya kebebasan individu
- Kekuasaan pemerintahan terbatas
- Pemerintah bisa membentuk hukum sesuai suara mayoritas parlemen.
c. Pelaksanaan demokrasi pada periode 17-8-1950 s.d. 5-7-1959
- Parlemen berperan tinggi dalam proses politik
- Akuntabilitas pemegang jabatan sangat tinggi
- Kehidupan kepartaian mendapat peluang besar untuk berkembang
d. Pelaksanaan demokrasi pada periode 5-7-1959 s.d. 19-10-1999
- Kebebasan berbicara dibatasi
- Lembaga negara hanya berfungsi sebagai alat kekuasaan pemerintah
Baca juga: Latihan Soal PKN kelas 11 SMA Bab 2 Semester 1 Kurikulum Merdeka, Demokrasi dan UUD NRI Tahun 1945
2. Salah satu alasan dilakukannya amandemen adalah sejumlah pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 menjadi dasar Presiden Soeharto mempertahankan kekuasaan hingga 32 tahun pada era Orde Baru. Benarkah demikian? Uraikan alasan kalian!
Jawaban: Alasan historis. Sejak semula, UUD 1945 dibuat oleh para pendiri bangsa sebagai UUD yang bersifat sementara karena dibuat dan ditetapkan dalam suasana tergesa-gesa.
3. Bagaimana jika dalam rapat MPR untuk mengadakan perubahan terhadap UUD NRI Tahun 1945 tidak memenuhi kuorum seperti yang tertuang dalam Pasal 37 UUD NRI Tahun 1945?
Jawaban: Jika sidang MPR untuk mengadakan perubahan terhadap UUD NRI Tahun 1945 tidak memenuhi kuorum, berdasarkan Pasal 109 Peraturan MPR No. 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib MPR RI dinyatakan sebagai berikut:
- Sidang Paripurna MPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota MPR.
- Sidang Paripurna MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memutuskan pengubahan pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50 persen (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota.
- Jika usulan tersebut tidak mendapat persetujuan pada Sidang Paripurna MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2), usulan tersebut tidak dapat diajukan kembali pada masa keanggotaan yang sama.
- Usulan pengubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak dapat diajukan dalam 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa keanggotaan MPR.
Baca juga: Soal dan Kunci Jawaban PKN Kelas 11 SMA Halaman 29 Semester 1 Kurikulum Merdeka, Istilah Penting
4. Seperti apa hasil perubahan UUD NRI Tahun 1945? Buatlah bagan untuk memudahkan pemahaman kalian mengenai perbedaan UUD NRI Tahun 1945 sebelum dan sesudah diamandemen.