Akses berita terupdate se-indonesia lewat aplikasi TRIBUNnews

Banjir di Palembang

Tak Serius Tangani Banjir, Walhi Sumsel Desak Pemkot Palembang Kembalikan Fungsi Rawa Konservasi

Penulis: Mita Rosnita
Editor: Yandi Triansyah
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Kondisi banjir di Simpang Polda Kota Palembang, air masih relatif tinggi tergenang di jalanan, Jumat (9/12/2022)

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumsel mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang tidak serius dalam menangani banjir.

Direktur Eksekutif Daerah Walhi Sumsel Yuliusman, mengatakan banjir yang terjadi akibat guyuran hujan deras, menjadi fakta baru bahwa Pemkot Palembang masih belum memperhatikan kondisi tata ruang kota yang semakin semrawut.

"Kondisi tata ruang kota semakin hari semakin semerawut sehingga tidak adanya keseimbangan antara daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup," katanya.

Walhi Sumsel sendiri dikatakannya sudah berkali-kali mengingatkan persoalan banjir di kota Palembang dengan upaya yang dilakukan yaitu dengan mengingatkan Walikota Palembang bahkan melalui gugatan PTUN.

"Gugatan banjir tersebut menang dan dikabulkan seluruhnya, tapi Walikota Palembang sebagai tergugat belum menjalankan putusan pengadilan atas apa yang menjadi kewajibannya," sambungnya.

Diketahui terdapat beberapa poin penting yang menjadi kewajiban Walikota Palembang untuk dijalankan dari Amar putusan gugatan tersebut, Pertama menyediakan RTH (Ruang Terbuka Hijau) seluas 30 persen dari luas wilayah kota Palembang serta mengembalikan fungsi Rawa Konservasi seluas 2.106,13 Hektar di wilayah kota Palembang sebagai fungsi pengendalian banjir.

Kedua menyediakan kolam retensi secara cukup dan saluran drainase yang memadai sebagai fungsi
pengendalian banjir di kota Palembang.

"Ketiga menyediakan Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) yang tidak menimbulkan pencemaran udara dan air sebagai fungsi pengendalian banjir di kota
Palembang," bebernya.

Awal bulan Desember 2022 Walhi Sumatera Selatan kembali melakukan survei dan ground check di beberapa titik banjir di kota Palembang, antara lain di kawasan Demang Lebar Daun, Lebak Pakis, Pahlawan, Pipareja, Kemuning, Pipajaya, Kebun Bunga, Alang-Alang Lebar, 8-9 Ilir, 13-14 Ulu

Semua titik banjir yang disurvei Walhi Sumsel tersebut, lanjutnya, memperlihatkan bahwa Walikota Palembang tidak menjalankan penanganan banjir secara terpadu dan menyeluruh, baik itu pendekatan struktur maupun non struktur.

Seperti kolam retensi tidak berfungsi secara baik, terdapat beberapa pintu inlet maupun outlet sudah rusak, saluran drainase tersumbat oleh sedimentasi dan sampah yang menumpuk di dalam drainase.

"Pada pengelolaan sampah di beberapa tempat sudah tidak layak lagi. Selain itu rusaknya daya dukung lingkungan di kota Palembang yang mengakibatkan banjir secara rutin dan juga disebabkan oleh kacaunya regulasi pemberian ijin pembangunan oleh pengembang perumahan, hotel dan pertokoan," ujarnya lagi.

Bahkan pemberian ijin IMB dulakukan secara sporadis namun pengawasan dan pelaksanaan fungsi control masih lemah sehingga kecenderungan para
pengembang melakukan pembangunan dengan melakukan penimbunan rawa, pembangunan
tanpa memperhatikan kewajiban untuk menjaga daya dukung lingkungan berupa tata ruang terbuka hijau, tata kelola sistem drainase dan pengelolaan sampah," pungkasnya.

Atas situasi tersebut, WALHI Sumatera Selatan (Sumsel) menyatakan sikap Kepada Walikota
Palembang dengan sejumlah poin tuntutan yaitu.

Halaman
12

Berita Terkini