Baca tanpa iklan
SRIPOKU.COM—Kuatnya serangan terhadap Moeldoko Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terkait rencana kudeta tidak membuat Kepala Staf Presiden ini hilang akal.
Moeloko membantah dan berdalih kerika dituding sebar uang ke DPC Demokrat sebagai “pelicin” rencana Kudeta dan mengatakan bahwa untuk mensejahterakan pegawai KSP saja enggak bisa.
Sebagaimana dilansir WARTAKOTALIVE yang menyebutkan Kepala Staf Presiden Moeldoko membantah aktif mengundang kader Partai Demokrat dalam pertemuan yang disebut Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai gerakan kudeta.
Moeldoko juga membantah menggunakan uang untuk mengundang para kader Partai Demokrat ke dalam pertemuan.
"Saya ngundang pake duit? Wong saya mau ikut sedikit menyejahterakan anggota yang di Kantor Staf Presiden saja enggak bisa."
"Ini ngidupin orang luar, yang enggak-enggak saja. Jangan berlebihan lah," kata Moeldoko dalam konferensi pers di kediamannya, Jalan Lembang, Menteng, Jakarta, Rabu (3/2/2021).
Menurut Moeldoko, dalam pertemuan dengan anggota dan mantan anggota Demokrat tersebut, ia hanya pasif.
Ia sebagai pihak yang diajak, bukan mengajak.
"Intinya aku datang diajak ketemu, wong saya biasa di kantor saya itu setiap hari menerima orang, menerima berbagai kelompok di kantor saya," tuturnya.
Mantan Panglima TNI tersebut mengakui pertemuan dilakukan beberapa kali.
Pertemuan bukan hanya dilakukan di rumahnya saja, melainkan juga di hotel.
"Jadi apa yang salah? Apa mau pertemuan di mana hak gue, ngapain ikut campur? Gitu," ucapnya.
Moeldoko enggan membeberkan isi pertemuan tersebut.
Menurutnya, pembicaraan masalah internal Partai Demokrat tidak etis apabila diungkapkan ke publik.
Moeldoko juga enggan menyebutkan siapa saja internal Partai Demokrat yang ikut dalam pertemuan tersebut.
"Saya enggak peduli itu siapa, wong saya itu hanya datang, ngobrol saja," akunya.
Sebelumnya, Herman Khaeron, Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat menyatakan, partainya masih mendalami kelompok yang diduga ingin mengambil paksa partai berlambang mercy itu.
Dewan Kehormatan dan Mahkamah Partai akan bekerja 1 sampai 2 minggu untuk merespons laporan dari beberapa DPC.
"Pertemuan terakhir tentu kami juga berkoordinasi dengan dewan kehormatan partai dan mahkamah partai."
"Dalam 1 sampai 2 minggu ini akan bekerja."
"Kemudian berita acara untuk yang sudah dipanggil," kata Herman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/2/2021).
Dalam prosesnya, Demokrat menemukan adanya aliran dana yang diduga untuk menyuap DPC, untuk terlibat dalam 'gerakan kudeta' Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Dari laporan yang diterima dari para saksi dan pelapor, besaran aliran dana yang dijanjikan ke setiap DPC sebesar Rp 100 juta.
"Kepada DPC janjinya 100 juta per DPC."
"Bahkan beberapa DPC sudah diberikan uang. Sudah disebarkan," ungkapnya.
Sudah Pegang 2 Parpol Lain untuk Usung Capres 2024
Partai Demokrat mengungkap pihak yang berupaya mengambil alih paksa partai tersebut, memang bertujuan mengusung calon presiden (capres) di Pilpres 2024.
Mereka juga disebut sudah menyiapkan dua partai lain untuk bisa lolos presidential threshold 20 persen.
Hal itu diungkapkan Kepala Badan Komunikasi dan Strategi (Bakomstra) DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, dalam diskusi virtual bertajuk 'Politik Belah Bambu Menyasar Partai Demokrat', Selasa (2/2/2021).
"Jadi sudah ada dua partai lain untuk mendukung."
"Dengan Demokrat jadi tiga. Sudah lengkap threshold," ungkap Herzaky.
Herzaky mengungkapkan hal itu berdasarkan laporan dan kesaksian para kader dari daerah dan kabupaten/kota, yang dikumpulkan kader aktif di sebuah hotel di Jalan Rasuna Said, Kuningan.
Setelah mereka berkumpul, seorang oknum pejabat yang disebut dekat dengan Istana, ditelepon untuk kemudian didatangkan.
Dalam perbincangan itu, dibahas cara mengambil alih kepemimpinan Ketua Umum Demokrat dari tangan AHY.
Kemudian, kader Demokrat yang gamang bertanya tentang tujuan dari manuver politik tersebut.
Lalu, dijawab oleh pihak yang mengajak, bahwa tujuannya adalah pilpres.
"Lalu siapa calonnya? Ini calonnya, kata mereka menunjuk oknum pejabat itu," beber Herzaky menirukan kesaksian para kader Demokrat.
Belum Terima Surat Balasan Jokowi
DPP Partai Demokrat belum menerima surat balasan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
DPP Partai Demokrat sebelumnya meminta klarifikasi dugaan keterlibatan pejabat tinggi pemerintah untuk merebut paksa kepemimpinan Partai Demokrat.
"Yang pasti balasannya belum, saat ini kita belum menerima balasannya," jelas Herzaky.
Namun, Herzaky memastikan surat yang dikirimkan tersebut sudah dibaca Presiden Jokowi.
"Kalau surat ke Pak Jokowi saat ini kami sudah mengetahui beliau sudah baca.
"Kemarin kami diinformasikan sore menjelang malam bahwa beliau sudah baca," bebernya.(Taufik Ismail)
Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Dituduh Sebar Uang ke DPC Demokrat, Moeldoko: Saya Mau Sejahterakan Pegawai KSP Saja Enggak Bisa, https://wartakota.tribunnews.com/2021/02/04/dituduh-sebar-uang-ke-dpc-demokrat-moeldoko-saya-mau-sejahterakan-pegawai-ksp-saja-enggak-bisa?page=all.