Selain Roblox, Ternyata Ini Main Game Online Anak-anak yang Mengandung Kekerasan yang Dilarang

SRIPOKU.COM -- Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Aris Adi Leksono mendukung rencana pemerintah yang melarang anak-anak bermain game Roblox.

"Saya kira tidak hanya Roblox, semua game yang terdapat unsur kekerasan, baik verbal atau nonverbal harus dibatasi aksesnya kepada anak," kata Aris, kepada Kompas.com, Kamis (7/8/2025).

Menurut Aris, bukan cuma Roblox, permainan online lain yang terdapat unsur kekerasan juga harus dibatasi aksesnya untuk anak.

"Sebenarnya membatasinya tidak sekadar pada anak, tapi juga pada penyedia aplikasi yang mengancam tumbuh kembang anak," ucapnya.

Pemerintah diminta harus tegas menindak penyedia layanan elektronik yang tidak patuh terhadap regulasi perlindungan anak.

Hal ini menunjukkan semakin mendesak PP Tunas, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Pelindungan Anak untuk segera diimplementasikan dengan regulasi turunan, pedoman yang aplikatif.

Aturan tersebut juga menjelaskan terkait tanggung jawab dan sanksi untuk penyedia layanan aplikasi jika melanggar aturan.

"Sanksi tegas, ditutup usahanya, jika ada unsur pidana diberlakukan hukuman pidana," ucap dia.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti melarang anak-anak untuk bermain game Roblox.

Menurut Mu'ti, Roblox mengandung kekerasan yang bisa ditiru anak-anak.

Hal tersebut ia sampaikan saat ngobrol dengan murid ketika meninjau pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di SDN Cideng 02, Jakarta Pusat, Senin (4/8/2025).

"Kalau main HP tidak boleh menonton kekerasan, yang di situ ada berantemnya, di situ ada kata-kata yang jelek-jelek, jangan nonton yang tidak berguna," kata Mu'ti.

"Yang main blok-blok (Roblox) itu jangan, karena itu tidak baik ya," lanjutnya.

Sembari mendukung wacana pelarangan gim Roblox, Ketua DPR RI Puan Maharani berpandangan bahwa pemberian pemahaman yang baik ke anak-anak lebih utama ketimbang pencegahan mengakses permainan atau konten digital.

"Anak-anak harus dipahamkan, bukan sekadar dicegah," kata Puan dalam keterangannya, Kamis (7/8/2025).

Puan meminta pelarangan ini perlu dimaknai sebagai bentuk perlindungan terhadap keamanan psikososial anak di ruang digital.