Update PAD 6 Provinsi di Jawa: Terbesar Jatim 41,19 Persen, Paling Buncit Jabar 18,43 Persen

SRIPOKU.COM - Hingga Semester pertama 2025, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim paling unggul dalam prosentase pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibanding lima pemprov lain di Pulau Jawa.

Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 per 17 Juni 2025 yang ditampilkan di situs Kementerian Keuangan RI terlihat Pemprov Jatim telah mengumpulkan Rp 6,9 triliun dalam pos PAD.  

Angka tersebut menjadi realisasi PAD terbesar secara prosentase pencapaian yakni 41,19 persen. 

Baca juga: Bayi Ajaib Runner-up Kejar Aceh, Sumsel Tembus 5 Besar, Realisasi PAD 5 Pemprov di Sumatera

Adapun realisasi PAD Pemprov Jabar tercatat Rp 3,55 triliun atau 18,43 persen dari anggaran Rp 19,3 triliun.

Di posisi kedua terdapat Pemprov Jateng dengan pencapaian Rp 6,3 triliun atau 40,59 persen dari anggaran PAD 2025 sebesar Rp 15,5 triliun.

Di posisi ketiga ada DKI Jakarta. 

Meski secara angka realisasi DKI Jakarta merupakan yang terbesar Rp 21.825,11 miliar, namun baru mencapai 40,28 persen dibandingkan anggaran 2025 sebesar Rp 54.187,75 miliar.

Berikut ini urutan realisasi PAD dalam postur APBD 2025 Pemprov se Jawa per 17 Juni 2025 :

1. Jawa Timur (41,19 persen)
- Realisasi PAD Rp 6.903,65 miliar (Rp 6,9 triliun)
- Anggaran PAD 2025 Rp 16.760,29 miliar 

2. Jawa Tengah (40,59 persen)
- Realisasi PAD Rp 6.309,09 miliar (Rp 6,3 triliun)
- Anggaran PAD 2025 Rp 15.542,69 miliar

3. DKI Jakarta (40,28 persen)
- Realisasi PAD Rp 21.825,11 miliar (Rp 21,8 triliun)
- Anggaran PAD 2025 Rp 54.187,75 miliar

4. DI Yogyakarta (37,49 persen)
- Realisasi PAD Rp 640,48 miliar 
- Anggaran PAD 2025 Rp 1.708,24 miliar

5. Banten (32,25 persen)
- Realisasi PAD Rp 2.682,84 miliar (Rp 2,6 triliun)
- Anggaran PAD 2025 Rp 8.319,78 miliar

6. Jawa Barat (18,43 persen)
- Realisasi PAD Rp 3.558,41 miliar (Rp 3,5 triliun)
- Anggaran PAD 2025 Rp 19.307,79 miliar

PAD merupakan seluruh penerimaan bersumber dari potensi masing-masing daerah. PAD adalah komponen penting dalam struktur keuangan pemerintah daerah, karena digunakan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah dan pembangunan di wilayah tersebut. 

Sumber-sumber penerimaan PAD di antaranya adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan penerimaan lain-Lain PAD yang sah.