Hasil Sidang Isbat, Penetapan Idul Adha 2025, Tanggal 6 atau 7 Juni?

SRIPOKU.COM -- Berikut ini hasil sidang isbat 2025, penetapan Idul Adha dan 1 Dzulhijjah 1446 Hijriah jatuh tanggal 06 Juni atau 7 Juni, simak selengkapnya jangan lewatkan. 

Pengumuman sidang isbat penetapan Idul Adha dan 1 Dzulhijjah 1446 H hari ini Selasa, 27 Mei 2025 diperkirakan Pukul 19.00 WIB.

Kemenag menggelar sidang isbat penetapan Idul Adha dan 1 Dzulhijjah 1446 Hijriah di Auditorium HM Rasjidi, Jakarta.

Melalui sidang isbat, umat Islam di Indonesia dapat mengetahui jadwal Idul Adha dan 1 Dzulhijjah 1446 Hijriah versi Kemenag.

Nantinya, Menag Nasaruddin Umar akan mengumumkan hasil sidang isbat jadwal Idul Adha dan 1 Dzulhijjah 1446 Hijriah setelah Maghrib-jelang Isya atau sekira pukul 19.00 WIB.

Pengumuman hasil sidang isbat jadwal Idul Adha dan 1 Dzulhijjah 1446 Hijriah akan disampaikan melalui konferesi pers yang dapat diakses secara luas.

Sidang ini akan mengacu pada metode hisab dan rukyat dengan kriteria imkanur rukyat, di mana hilal dianggap memenuhi syarat jika mencapai ketinggian minimal 3 derajat dengan sudut elongasi 6,4 derajat. 

Berikut link live streaming pengumuman hasil sidang isbat penentuan Idul Adha 2025 

Link Live Streaming Sidang Isbat 1 DZulhijah1446 H dan Idul Adha 

Berikut ini informasi link live streamingnya:

Link Live Streaming Konferensi Pers >>> Youtube Kemenag

Link Live Streaming Kompas TV>>> KOMPASLIVE

Apabila hasil sidang isbat menetapkan 1 Zulhijah 1446 H jatuh pada Rabu, 28 Mei 2025, maka Hari Raya Idul Adha akan jatuh pada Jumat, 6 Juni 2025. 

Hal ini mengingat Hari Raya Idul Adha diperingati setiap tanggal 10 Zulhijah.

Muhammadiyah: Idul Adha 1446 H Jatuh pada  6 Juni 2025.

Sebelumya, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah yang telah mengeluarkan keputusan terkait jadwal Idul Adha 2025.

PP Muhammadiyah memutuskan Idul Adha jatuh pada Jumat, 6 Juni 2025.

Hal ini berdasarkan hasil hisab hakiki wujudul hilal yang dipedomani oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah

Keputusan jadwal Idul Adha 2025 tertuang dalam Maklumat PP Muhammadiyah nomor 1/MLM/I.0/E/2025 tentang Penetapan Hasil Hisab Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1446 Hijriah.

Menurut Muhammadiyah, ijtimak jelang Zulhijah 1446 H terjadi pada Selasa, 27 Mei 2025 pukul 10.04.18 WIB.

Pada hari tersebut saat Matahari terbenam, di seluruh wilayah Indonesia, Bulan berada di atas ufuk yang artinya hilal sudah wujud.

Sehingga, 1 Zulhijah 1446 H jatuh pada Rabu, 28 Mei 2025 dan Hari Arafah (9 Zulhijah 1446 H) jatuh pada Kamis, 5 Juni 2025.

Dengan demikian, Idul Adha yang dirayakan setiap 10 Dzulhijjah jatuh pada Jumat, 6 Juni 2025.

Berikut keputusan dari Muhammadiyah terkait Idul Adha 2025:

• Awal bulan 1 Zulhijah 1446 H jatuh pada Rabu, 28 Mei 2025
• Hari Arafah (9 Zulhijah 1446 H) jatuh pada Kamis, 5 Juni 2025
• Idul Adha (10 Zulhijah 1446 H) jatuh pada Jumat, 6 Juni 2025

Alasan Perlu Sidang Isbat

Dikutip dari laman Kemenag, disebutkan bahwa sidang isbat sudah dilakukan di Indonesia sejak 1950-an (sebagian menyebut 1962). Hasil sidang isbat yang diumumkan Menteri Agama menjadi momen yang ditunggu-tunggu masyarakat.

Dalam perkembangannya, MUI menerbitkan Keputusan Fatwa No 2 Tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah.

Fatwa tersebut di antaranya memutuskan bahwa penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah dilakukan berdasarkan metode rukyah dan hisab oleh Pemerintah RI cq. Menteri Agama dan berlaku secara nasional.

Sidang isbat menjadi penting karena Indonesia bukan negara agama, dan juga bukan negara sekuler. Indonesia tidak bisa menyerahkan urusan agamanya sepenuhnya kepada orang per orang atau golongan.

Sidang isbat penting dilakukan karena ada banyak organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam di Indonesia yang juga memiliki metode dan standar masing-masing dalam penetapan awal bulan hijriah.

Pandangan ini pun tak jarang berbeda, karena adanya perbedaan mazhab dan metode yang digunakan untuk menentukan awal bulan hijriyah. Sidang isbat menjadi forum, wadah, sekaligus mekanisme pengambilan keputusan.

“Sidang isbat dibutuhkan sebagai forum bersama mengambil keputusan. Ini diperlukan sebagai bentuk kehadiran negara dalam memberikan acuan bagi umat Islam untuk mengawali puasa Ramadan dan berlebaran," kata Adib, yang saat itu menjabat Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah (Urais-Binsyar) Ditjen Bimas Islam, Jumat (8/3/2024).

Dalam prosesnya, sidang isbat menjadi forum musyawarah para ulama, pakar astronomi, ahli ilmu falak dari berbagai ormas Islam, termasuk instansi terkait dalam menentukan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah.

Sidang ini dihadiri juga Duta Besar Negara Sahabat, Ketua Komisi VIII DPR RI, Perwakilan Mahkamah Agung, Perwakilan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Perwakilan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Perwakilan Badan Informasi Geospasial (BIG), Perwakilan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Perwakilan Bosscha Institut Teknologi Bandung (ITB), Perwakilan Planetarium Jakarta, Pakar Falak dari Ormas-ormas Islam, Anggota Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama, dan Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Islam dan Pondok Pesantren.

“Hasil musyawarah dalam sidang isbat ditetapkan oleh Menteri Agama agar mendapatkan kekuatan hukum. Jadi bukan pemerintah yang menentukan jatuhnya awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah. Pemerintah hanya menetapkan hasil musyawarah para pihak yang terlibat dalam sidang isbat,” ujar Adib.

Sidang Isbat penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah, kata Adib, tak hanya dilakukan Indonesia saja.

Adib mengatakan, negara-negara Arab juga melakukan isbat setelah mendapatkan laporan rukyat dari lembaga resmi pemerintah atau perseorangan yang sudah terverifikasi dan dinyatakan sah oleh Majlis Hakim Tingginya.

Bedanya, Indonesia menggunakan mekanisme musyawarah dengan seluruh peserta sidang isbat. “Inilah yang menjadi nilai lebih bahwa keputusan diambil bersama, nilai-nilai demokrasi sangat tampak dengan kehadiran seluruh ormas yang hadir pada saat sidang isbat,” tutur Adib.

Adib menegaskan bahwa peran pemerintah dalam proses sidang isbat adalah fasilitator ormas Islam dan para pihak untuk bermusyawarah.

Hasil sidang isbat kemudian diterbitkan dalam bentuk Keputusan Menteri Agama agar mempunyai kekuatan hukum yang dapat dipedomani masyarakat.

“Sidang isbat mengingatkan kita semua akan pentingnya menyatukan langkah dalam menjalankan ibadah dan memperkuat hubungan bersama dengan Allah, dengan tetap mengedepankan toleransi dan sikap saling menghormati atas beragam keputusan yang ada,” ujarnya.