Sosok Bimo Wijayanto Dipanggil Prabowo ke Istana Calon Dirjen Pajak, Ternyata Lulusan Australia

SRIPOKU.COM -- Berikut ini sosok Bimo Wijayanto, yang dipanggil Presiden Prabowo Subianto bakal mengisi jabatan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/5/2025). 

Ternyata Bimo Wijayanto dipanggil tak sendirian tetapi bersama Letjen Djaka Budi Utama yang diisukan akan menjabat Direktur Jenderal Bea Cukai.

Bimo Wijayanto yang pernah menjabat Asisten Deputi Investasi Strategis pada Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), tiba sekitar pukul 12.30 WIB.

Bimo Wijayanto berada di dalam Istana lebih dari dua jam. Ia baru keluar sekitar pukul 15.10 WIB.

Bimo Wijayanto mengatakan dalam pertemuan tersebut ia diberikan mandat untuk mengisi posisi di Kementerian Keuangan.

"Saya diberikan mandat nanti sesuai dengan arahan Menteri Keuangan, akan bergabung dengan Kementerian Keuangan begitu juga dengan Letjen Djaka," katanya usai pertemuan.

Bimo Wijayanto belum menjelaskan lebih jauh mengenai posisi apa yang akan ia tempati.

Namun dalam pertemuan tersebut ia mendapat banyak arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi sistem perpajakan di Indonesia.

"Hari ini saya dengan letjen Djaka Budi Utama dipanggil oleh Bapak Presiden. Beliau memberikan banyak arahan, beliau menegaskan komitmen beliau untuk memperbaiki sistem perpajakan Indonesia," katanya.

Terkait jadwal pelantikan, Bimo Wijayanto mengatakan masih menunggu instruksi lebih lanjut dari Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Untuk pelantikan dan segala macam menunggu arahan dari Ibu Menteri Keuangan," pungkasnya.

Sosok Bimo Wijayanto

Saat ini, Bimo Wijayanto tercatat sebagai Komisrais Independen PT Phapros Tbk, sebuah perusahaan farmasi, anak usaha BUMN Kima Farma dengan PT RNI.  

Mengutip dari Laporan Tahunan Phapros 2023, Bimo lahir pada 5 Juli 1977 di Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Bimo Wijayanto ditunjuk sebagai Komisaris Independen Phapros pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 2022 tanggal 25 Mei 2022 di Jakarta. 

Ia adalah lulusan Ph.D University of Canberra, meraih gelar MBA di University of Queensland, dan Sarjana Ekonomi Universitas Gadjah Mada.

Ia juga pernah menjabat sebagai Asisten Deputi Investasi Strategis di Kedeputian Pertambangan dan Investasi di Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, yang dulu dipimpin Luhut Binsar Pandjaitan. 

Bimo Wijayanto juga pernah menjadi Tenaga Ahli Utama di Kedeputian bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-isu Sosial, Budaya, dan Ekologi Strategis di Kantor Staf Presiden (2016-2020).

Bimo Wijayanto dikenal sebagai salah satu alumni terbaik SMA Taruna Nusantara, lulus pada tahun 1995.

Ia satu angkatan dengan sejumlah tokoh penting lainnya, seperti Agung Wicaksono (Deputi Pendanaan dan Investasi Otorita IKN), Mega Satria (Direktur Keuangan Pelindo), dan Donald Panggari (Direktur di Otoritas Jasa Keuangan/OJK).

Latar belakang akademis Bimo sangat kuat.

Ia meraih gelar sarjana di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM), kemudian melanjutkan studi magister (MBA) di The University of Queensland, Australia.

Puncaknya, Bimo Wijayanto berhasil menyelesaikan gelar Doctor of Philosophy (PhD) di University of Canberra, dengan fokus pada bidang kebijakan perpajakan.

Karier Bimo di pemerintahan cukup panjang dan beragam.

Ia pernah menjabat sebagai Tenaga Ahli Utama Kedeputian II di Kantor Staf Presiden (KSP).

Selain itu, ia juga pernah menduduki posisi Asisten Deputi Investasi Strategis di bawah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, saat kementerian tersebut dipimpin oleh Luhut Binsar Panjaitan.

Namun, akar karier Bimo sebenarnya berada di dunia perpajakan. Ia mengawali pengabdiannya sebagai pegawai Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak).

Dedikasinya di bidang ini membuahkan hasil: pada tahun 2014, saat tengah menempuh studi doktoralnya, ia menerima Hadi Soesastro Australia Award sebuah penghargaan bergengsi dari pemerintah Australia yang diberikan kepada mahasiswa Indonesia yang berprestasi.

Hadi Soesastro, yang menjadi nama penghargaan tersebut, adalah pendiri lembaga pemikir CSIS (Centre for Strategic and International Studies) dan dikenal luas sebagai tokoh intelektual ekonomi Indonesia.

Dalam studi doktoralnya, Bimo menaruh perhatian besar pada reformasi kebijakan perpajakan.

Ia meyakini bahwa sistem perpajakan yang baik bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga soal menciptakan kepatuhan sukarela (voluntary compliance). 

Menurutnya, mengingat tingginya ketergantungan Indonesia terhadap penerimaan pajak, strategi dan kebijakan Ditjen Pajak harus diarahkan untuk meningkatkan kesadaran dan kemauan masyarakat dalam membayar pajak secara mandiri.