Percepat Swasembada Pangan, Kementan Genjot Optimalisasi Lahan dan Alsintan BP Sumsel

SRIPOKU.COM- Kementerian Pertanian (Kementan) percepat swasembada pangan melalui Brigade Pangan (BP), melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP). Sudah ada 1864 Brigade Pangan yang tersebar di 14 Provinsi, 93 Kabupaten/Kota dan 409 Kecamatan. 

Dibentuknya Brigade Pangan ini memiliki dua tujuan utama, pertama mengelola usaha tani secara terstruktur dengan infrastruktur modern untuk meningkatkan produktifitas dan efisiensi. Kedua, mewujudkan agribisnis Pertanian modern yang melibatkan generasi muda guna mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif.

Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa swasembada pangan bukanlah hal yang mustahil, melainkan suatu tujuan yang dapat segera tercapai dengan strategi yang tepat.

"Kunci keberhasilan swasembada pangan terletak pada peran generasi muda, khususnya petani milenial yang dapat diberdayakan dengan dukungan teknologi modern dan mentor yang siap membantu. Pemerintah telah menyiapkan berbagai program untuk melibatkan petani milenial dalam mengelola usaha tani modern di 14 provinsi di Indonesia,” ujar Amran.

Sumatera Selatan merupakan salah satu dari 14 Provinsi yang menjadi objek lumbung pangan nasional. Menteri Pertanian Republik Indonesia (RI) Andi Amran Sulaiman, mengaku optimis di bawah kepemimpinan Gubernur Sumsel Herman Deru, Provinsi Sumsel ke depannya akan menempati peringkat satu sebagai daerah penghasil beras terbesar di Indonesia.

“Kami ingin Provinsi Sumsel menjadi  nomor satu terbaik nasional daerah penghasil beras terbesar,” ucap Mentan Andi Amran Sulaiman, dihadapan ribuan PPL pada Rapat Koordinasi (Rakor) luas tambah tanam dan penyerapan gabah sekaligus Sosialisasi Inpres Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Pendayagunaan Penyuluh Pertanian.

Sejalan dengan Menteri Pertanian, Kepala  BPPSDMP, Idha Widi Arsanti juga berupaya menjadikan Sumsel sebagai nomor satu terbaik nasional daerah penghasil gabah dengan menggelar rapat berasama Brigade Pangan dan Penyuluh Pendamping Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) yang bertempat di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Sugih Waras Kecamatan Teluk Gelam (16/3/2025).

Rapat ini dihadiri langsung oleh Kepala Badan PPSDMP Idha Widi Arsanti, Kepala Pusat Pelatihan Pertanian, Inneke Kusumawaty, PJ Brigade Pangan Sumsel, Tim Expert Brigade Pangan Sumsel, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumsel, Kepala Dinas Ketahanan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten OKI, Komandan Rayon Militer 04-01 Tanjung Lubuk/Teluk Gelam, Kepala Desa Setempat, Brigade Pangan Kabupaten OKI dan Penyuluh Pendamping Brigade Pangan Kabupaten OKI. Total peserta yang hadir mencapai 150 orang.

Kegiatan ini bertujuan untuk terus mendorong Brigade Pangan (BP) di Sumsel agar memaksimalkan operasional alat mesin pertanian yang sudah disalurkan ke BP, mendorong MOU/PKS antara BP dan Kelompok Tani agar segera diselesaikan.

Dalam arahannya, Kepala BPPSDMP menekankan pentingnya optimalisasi peran Brigade Pangan dalam mencapai swasembada pangan nasional. “Brigade Pangan harus segera melengkapi data baik PKS/MOU, ataupun berkas Kesanggupan, kemudian jangan lupa di upload pada link yang disediakan. Kemudian Alsintan yang sudah diambil segera digunakan dan dimanfatkan”, ujar Idha.

"Diharapkan semuanya mendukung untuk membuat Sumatera Selatan menjadi penghasilan berasa nomor 1 di Indonesia, sebelumnya provinsi Sumsel pada peringkat 8 produksi berasnya, dengan adanya program serasi menjadi peringkat 5, yang Insyaallah dengan program ini Sumsel akan jadi peringkat 3 minimal, bahkan penghasil beras nomer satu nasional." tambah Idha.

Salah satu agenda utama dalam monev ini adalah mendorong BP agar mempercepat melakukan MOU/PKS dengan Kelompok Taninya, serta melengkapi berkas kesanggupan peningkatan indeks pertanaman, apalagi untuk Kabupaten OKI merupakan Kabupaten dengan BP terbanyak di 14 Provinsi dengan jumlah 230 BP. 

Hasil rakor juga menyoroti beberapa tantangan yang harus segera diselesaikan, seperti, kendala dalam distribusi alsintan, perlunya percepatan penyelesaian Perjanjian Kerja Sama antara Brigade Pangan dan pemilik lahan, serta penguatan pengawasan harga gabah dan operasi pasar untuk menjaga stabilitas harga pangan.