Anggota DPRD Sumsel Kantongi Rp 42 Juta Sebulan, Pengamat : Kinerja Mereka Dilihat Masyarakat

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Pengamat politik dari Universitas Sriwijaya (Unsri) Dr M Husni Tamrin mengatakan, penghasilan anggota DPRD Sumsel saat ini bisa dikatakan tinggi, sehingga dituntut kinerja yang baik dari wakil rakyat tersebut.

Namun, jika dianggap sesuai dengan pengeluaran mereka untuk terpilih sebagai wakil rakyat dengan cost politik yang besar, hal itu sulit untuk bisa kembali dengan penghasilan tersebut setiap bulannya.

"Memang rumornya ber milyaran keluar uang untuk jadi, tapi persisnya kita tidak tahu. Tapi dengan penghasilan seperti itu kecil kemungkinan bisa balik," kata Husni, Jumat (11/10/2024).

Ia pun menilai, kalau dilihat dari rata- rata penghasilan orang Indonesia, jumlah itu sudah sangat tinggi sehingga masyarakat tahunya kinerja merekalah harus jelas. 

"Jadi jangan hanya ngawas- ngawasi pemerintah, tapi mereka harus  mendengarkan suara rakyat sesuai fungsinya baik legislasi, kontrol dan anggaran harus berjalan. Jadi intinya kinerjalah akan dilihat masyarakat, karena mereka dibayar negara (APBD) sehingga kinerja mereka harus jelas," ucap Husni. 

Diterangkan Husni, kinerja wakil rakyat itu diharapkan bukan hanya tertulis, tetapi kinerja yang betul mewakili kepentingan masyarakat dan konkritnya, seberapa mudahnya masyarakat bisa mengakses mereka, seberapa responsifnya mereka terhadap keluhan masyarakat. 

"Jadi kalau ada jalan buruk, banjir cepat mereka untuk menanggulanginya dan masyarakat cukup itu saja suara mereka didengar, " capnya. 

Ditambahkan Husni, dengan penghasilan merek secara resmi diangka seperti itu, tak menutup kemungkinan banyak anggota dewan baik di setiap tingkatan melakukan 'gadai SK' untuk memiliki modal kembali. 

"Gadaikan SK itu salah satu cara untuk mereka punya arus cash yang stabil, tapi fenomena gadaikan SK ini bukan saja untuk mengembalikan modal tapi mengamankan, karena mereka punya asuransi. Kalau tidak gadaikan SK bisa saja mereka direshuffle sehingga tidak punya penghasilan lagi. Namun jika gadaikan SK punya uang cash meski pinjaman dan masuk dalam asuransi. Jadi lebih mengamankan  pendapatan, " tandasnya. 

Dengan melihat kinerja anggota dewan sebelum- belumnya, Husni berharap para wakil rakyat provinsi Sumsel yang telah dilantik bisa menjadi representasi dari suara masyarakat yang direalisasikan di lapangan. 

"Kita tahu periode sebelumnya dan beberapa periode sebelumnya, kita bisa hitung berapa yang ngomong di media, artinya kayak iklan mobil zaman dulu, 'nyaris tidak terdengar'. Tidak sesuai dengan prinsip parlement bersuara paling tidak di media sebagai penyambung lidah rakyat, karena bisa dihitung dengan jari yang bisa ngomong di media itu itu saja, dan yang yang ini (baru) harap  bisa lebih baik dan ngomong di media, " tukasnya. 

Dengan kondisi seperti itu, para legislator yang ada cenderung untuk mencari perasaan aman (financially secured), mengingat sejumlah wakil rakyat yang terpilih adalah kerabat para pejabat di Sumsel. 

Sekedar informasi, dari data yang ada, sebanyak 75 anggota DPRD Sumsel yang akan dilantik tersebut, 30,6 persen atau hanya 23 dari total 75 anggota DPRD Sumsel periode 2019-2024 masih diisi muka lama, dan hampir 70 persen (69,33 persen) sisanya muka baru. 

Sebenarnya, ada sekitar 26 muka lama, namun tiga nama mengundurkan diri untuk kembali menduduki kursi legislatif, karena akan maju Pilkada 2024.

Dua puluh tiga nama muka lama itu, Chairul S Matdiah (Demokrat), HM Anwar Syadat (PKS), Nopianto (NasDem), M Yansuri (Golkar), Zulfikri Kadir (PDIP), Tamtama Tanjung (Demokrat).