Kunci Jawaban

Kunci Jawaban PPKN Kelas 10 SMA Halaman 34 Semester 1 Kurikulum 2013, Latihan Uji Kompetensi Bab 1

kunci jawaban PPKN kelas 10 SMA ini memuat latihan Uji Kompetensi Bab 1 tentang Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Negara.

guru.kemdikbud.go.id
Ilustrasi kunci jawaban Uji Kompetensi Bab 1 PPKN kelas 10 SMA halaman 34 semester 1 Kurikulum 2013 

SRIPOKU.COM - Berikut pembahasan kunci jawaban Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) kelas 10 SMA halaman 34 semester 1 Kurikulum 2013.

Pada kunci jawaban PPKN kelas 10 SMA kali ini memuat soal latihan Uji Kompetensi Bab 1 tentang Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Negara.

Mengutip dari buku.kemdikbud.go.i

d, di bawah ini ulasan kunci jawaban Uji Kompetensi PPKN kelas 10 SMA Kurikulum 2013 selengkapnya.

Baca juga: Latihan Soal PPKN Kelas 10 SMA Semester 1 Kurikulum 2013, Pilihan Ganda Bab 1: Nilai-nilai Pancasila

UJI KOMPETENSI BAB 1

Jawablah pertanyaan di bawah ini secara singkat, jelas dan akurat.

1. Jelaskan jenis-jenis kekuasaan yang berlaku dalam penyelenggaraan negara di Republik Indonesia!

Jawaban: Berikut jenis-jenis kekuasaan penyelenggaraan negara Republik Indonesia.

  • Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang.
  • Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang.
  • Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang.

2. Jelaskan karakteristik pemerintahan Indonesia setelah dilakukannya perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945!

Jawaban: Berikut 6 karakteristik pemerintahan Indonesia setelah
dilakukannya perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

  1. Kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
  2. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara.
  3. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang.
  4. Kekuasaan yudikatif atau disebut kekuasaan kehakiman yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
  5. Kekuasaan eksaminatif/inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara.
  6. Kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah.

Baca juga: Kunci Jawaban Uji Pemahaman PPKN Kelas 10 SMA Halaman 58 Semester 1 Kurikulum Merdeka, Gotong Royong

3. Jelaskan mekanisme pembagian kekuasaan yang dilaksanakan di Indonesia!

Jawaban: Lembaga Pemerintah Non-Kementerian berada di bawah presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang terkait. Keberadaan LPNK diatur oleh Peraturan
Presiden Republik Indonesia, yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah NonDepartemen.

4. Jelaskan fungsi dari kementerian negara Republik Indonesia!

Jawaban: Fungsi dari kementerian negara Republik Indonesia, antara lain.

  1. Penyelenggara perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya dan pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.
  2. Perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan kementerian di daerah dan pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.
  3. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidangnya, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya. 

5. Jelaskan pentingnya keberadaan pemerintahan daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di Republik Indonesia!

Sumber: Sriwijaya Post
Halaman 1 dari 2
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved