Pengangguran Terdidik di Sumsel Masih Tinggi, BPS Ungkap Penyebabnya

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Tingkat pengangguran terdidik di Sumatera Selatan (Sumsel) relatif tinggi berada di angka 7,20 persen pada 2023.  

Kepala BPS Sumsel, Moh Wahyu Yulianto menjelaskan, 100 orang angkatan kerja yang berpendidikan SMA ke atas (sebagai kelompok terdidik), terdapat 7-8 orang diantaranya dalam keadaan menganggur.

"Banyak faktor yang mungkin mempengaruhi tingginya tingkat pengangguran terdidik. Tenaga kerja terdidik biasanya lebih selektif dalam memilih pekerjaan," kata Wahyu, Kamis (22/8/2024).

Menurutnya, dapat diduga bahwa mereka yang termasuk dalam kelompok pengangguran terdidik adalah para pencari kerja usia muda atau pencari kerja pertama kali yang baru tamat dari pendidikan sekolah.

"Pendidikan yang relatif tinggi menyebabkan para pencari kerja umumnya merasa enggan untuk bekerja di kegiatan ekonomi informal. Akibatnya mereka tidak terserap dalam lapangan pekerjaan," katanya.

Pilihan utama biasanya adalah bekerja di sektor-sektor formal atau sektor-sektor ekonomi produktif. Padahal lapangan kerja di sektor-sektor tersebut ketersediaannya sangat terbatas, sehingga mereka terpaksa menganggur. 

Dengan demikian, jika dilihat dari sisi sistem pendidikan di Sumsel maka sebaiknya tidak hanya mengandalkan kemampuan akademik saja.

Namun juga melatih kemampuan untuk dapat bersaing di dunia kerja, sehingga mampu menciptakan lapangan pekerjaan mumpuni.
 
Tingkat pengangguran terdidik didefinisikan sebagai rasio jumlah pencari kerja berpendidikan SMA ke atas (sebagai kelompok terdidik) terhadap angkatan kerja pada kelompok tersebut. 

Pada tahun 2023 tingkat pengangguran terdidik di Sumatera Selatan mengalami penurunan, dari sebesar 8,20 persen pada tahun 2022 menjadi sebesar 7,20 persen pada tahun 2023. 

Secara keseluruhan angka pengangguran di Sumsel pada tahun 2023 masih relatif tinggi yaitu sebesar 188.511 orang, di mana 58,43 persen diantaranya belum pernah bekerja. 

Selain itu, 41,11 persen pengangguran yang belum pernah bekerja ini merupakan penduduk umur 20-24 tahun. Hal ini menunjukkan masih banyaknya pencari kerja terutama penduduk yang baru memasuki dunia kerja tidak tertampung oleh lapangan kerja yang ada. Akibatnya mereka terpaksa menganggur. 

Sementara itu beredar informasi bahwa tingkat pengangguran juga didominasi vokasi. 

Menanggapi hal tersebut Kepala Bidang SMK Mondyaboni, untuk kurikulum SMK sekolah sudah melakukan penyelarasan kurikulum link and match dengan industri.

"Kalau lulusan SMK sulit mendapatkan pekerjaan itu tidak benar, beberapa SMK sudah mempunyai program job fair. Bahkan sejak kepemimpinan Mondyaboni sekolah sudah melakukan sinkronisasi/penyelarasan kurikulum dengan industri," katanya.