Geruduk Kantor Walikota Palembang, Emak-emak Minta Izin Bangun Cold Stroge Dipermudah

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Puluhan emak-amak yang tergabung dalam Masyarakat Miskin Kota (MMK) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) melakukan demo di depan kantor Walikota Palembang , Jumat (2/8/2024).

Kehadiran emak-emak ini meminta izin pembangunan gudang pendingin di Soekarno Hatta dipermudah, sebab gudang tersebut sangat dibutuhkan oleh pengusaha ikan  untuk menyimpan skala besar.

“Para pengusaha sayur mayur dan pengusaha daging sapi yang mana sangat mendesak diperlukan untuk menyimpan stok lebih lama lagi,tapi kita lihat akhir-akhir ini pemerintah Kota Palembang kurang cermat dan terkesan menghambat mulai dari pola dan perizinan terkesan tidak cepat tanggap masalah pembangunan Cold Stroge juga lambatnya proses tetek bengek sehingga menghambat investasi puluhan miliiar,” kata Koordinator, Arifin Kalender.

Padahal menurut Arifin, harusnya hanya ada pelayanan satu pintu perizinanya ternyata banyak pintu perizinan, yang harus diurus sehingga tidak mendukung iklim investasi di kota Palembang.

Selain itu pembangunan di Palembang dinilainya tidak fokus, tidak mementingkan kepentingan masyarakat tapi mementingkan bagaimana pejabat di Palembang bisa dilantik, membuat pengangkatan baru sehingga pelayanan masyarakat terbengkalai.

“Kita meminta Pj (Penjabat) Walikota Palembang untuk mengajak para investor berinvestasi dikota Palembang, terutama pembangunan Cold Stroge di Jalan Soekarno Hatta ,” terangnya.

Pihaknya juga meminta Dinas PU untuk segera mengeluarkan izin peta pola ruang, yang masih belum dikeluarkan oleh Dinas PUPR bagian tata ruang, karena Cold Storage  bisa menambah PAD Kota Palembang.

Dan Cold Stroge ini ini bisa menampung ratusan tenaga kerja yang ada di kota Palembang.

“Kami meminta pemkot untuk bekerjasama dengan baik dengan para investor bukannya mempersulit investor, jika perizinan di permuda dan disederhanakan maka investor banyak menanamkan modalnya di Palembang , bukan seperti sekarang ini,” tandasnya.

Sedangkan Staff Ahli Walikota Bidang Keuangan, Pendapatan Daerah, Hukum & HAM Kota Palembang Ahmadi Damrahi yang menerima aksi tersebut, sepakat investor bisa menanamkan modalnya di tiap daerah.

“ Nah ini selain terikat dengan aturan yang ada dan ini memperhatikan kondisi yang ada , “ tuturya.
 
Menurutnya pelayanan yang difasilitasi oleh pemerintah semuanya telah tersedia dan kalaupun ada kendala seperti di kemukakan MMK Sumsel ini kembali ke aparatur yang ditunjuk.

“ Kita harapkan kedepan  ada penyempurnaan dan dengan adanya control yang dilakukan ini, ini tentunya akan kami sampaikan ke pimpinan untuk ditindaklanjuti,” pungkasnya,