Profil Basuki Hadimuljono, Menteri PUPR yang Ditunjuk Presiden Jokowi Menjadi Plt Kepala Otorita IKN

SRIPOKU.COM - Berikut profil Basuki Hadimuljono, Menteri PUPR yang ditunjuk presiden Jokowi menjadi Plt Kepala Otorita IKN.

Basuki Hadimuljono ditunjuk sebagai Plt Kepala Otorita IKN usai mundurnya Bambang Susantono.

Kini usai ditunjuk Presiden Jokowi menjadi Plt Kepala Otorita IKN nama Basuki Hadimuljono jadi sorotan publik.

Lantas, siapa menteri Basuki Hadimuljono? dirangkum Sripoku.com dari berbagai sumber berikut ulasan selengkapnya.

Basuki Hadimuljono bernama lengkap Dr. (H.C.) Ir. H. Mochamad Basuki Hadimoeljono, M.Sc., Ph.D.

Pria kelahiran Surakarta, 5 November 1954 silam ini menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Men. PUPR) pada Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin sejak 23 Oktober 2019.

Dan sebelumnya ia juga menjabat sebagai Menteri PUPR pada Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla periode 2014–2019 lalu.

Ayahnya adalah anggota TNI Angkatan Darat. Setelah memperoleh gelar sarjana dari Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada pada tahun 1979, ia pindah ke Kementerian Pekerjaan Umum dan memulai kariernya di sana.

Kemudian, ia memperoleh gelar master dan doktor dari Universitas Colorado.

Ia naik pangkat dan menjabat sebagai Inspektur Jenderal dan Direktur Jenderal di sana, sampai ia menerima penunjukan dari Joko Widodo untuk menjabat sebagai menteri setelah lebih dari 30 tahun sebagai pegawai negeri pada tahun 2014.

Karena program infrastruktur Jokowi, Kementerian Basuki menerima porsi anggaran yang signifikan selama masa jabatannya, sebesar Rp 107,3 triliun untuk tahun fiskal 2018. Proyek-proyek di bawah masa jabatannya termasuk pembangunan massal perumahan umum, infrastruktur jalan, dan waduk air.

Kehidupan awal

Basuki Hadimuljono meninjau proyek Jalan Puncak 2 Jonggol didampingi Gubernur Jawa Barat, Bey Triadi Machmudin dan Anggota DPR RI Mulyadi.

Basuki lahir di Surakarta pada 5 November 1954, sebagai putra keempat dari seorang prajurit TNI Angkatan Darat dengan tujuh bersaudara. Sebagai seorang anak, ia akan sering pindah karena pekerjaan ayahnya.

Ia menyelesaikan sekolah dasar di Palembang, sekolah menengah pertama di Papua, dan sekolah menengah atas di Surabaya.

Pendidikan

Selama masa SMA, ia aktif di grup musik sekolah dan bermain drum.[4] Setelah menyelesaikan sekolah di SMA Negeri 5 Surabaya, ia diterima di Universitas Gadjah Mada dan mempelajari geologi rekayasa. Ia lulus dari sana pada tahun 1979 ketika usianya 25 tahun.

Setelah lulus dari Fakultas Teknik UGM, Basuki mendapatkan pekerjaan di Kementerian Pekerjaan Umum sebagai PNS.

Setelah beberapa tahun, ia memperoleh beasiswa dari kementerian untuk melanjutkan studinya, dan memperoleh gelar magister dan doktor dari Universitas Negeri Colorado [en] masing-masing pada usia 35 dan 38.

Setelah melanjutkan studinya, ia kembali ke Indonesia dan melanjutkan pekerjaannya di kementerian, menerima penghargaan sebagai pegawai kementerian tahun 1995.

Kemudian, ia dipromosikan menjadi Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian antara tahun 2005 dan 2007. Setelah itu, ia menjadi Inspektur Jenderal Kementerian hingga 2013.

Jabatan terakhir yang dijabatnya sebelum diangkat menjadi menteri pada Oktober 2014 adalah Dirjen Perencanaan Tata Ruang.

Selama berada di kementerian, ia telah berpartisipasi dalam beberapa kelompok kerja tingkat nasional termasuk yang terkait dengan rehabilitasi pasca gempa bumi dan tsunami Samudra Hindia 2004 di Aceh, penanganan banjir lumpur panas Sidoarjo (2006–2007), perbaikan Jalan Tol Purbaleunyi dan pengelolaan kelangkaan pangan di Kabupaten Yahukimo (keduanya tahun 2006).

Pada Mei 2012, Basuki juga diangkat sebagai komisaris utama di Wijaya Karya, sebuah perusahaan konstruksi milik negara.

Ia juga menjabat sebagai Wakil Presiden Komisi Internasional untuk Irigasi dan Drainase [en] untuk masa jabatan 2013–2016.

Menteri kabinet

Basuki dan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte memamerkan ponsel Nokia lama mereka pada tahun 2019.

Pada tanggal 26 Oktober 2014, presiden yang baru terpilih Joko Widodo mengumumkan pengangkatan Basuki sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Kementerian tersebut dibentuk dari penggabungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat, yang sebelumnya dipimpin oleh Djoko Kirmanto dan Djan Faridz.

Seperti menteri lainnya, ia mengundurkan diri dari pekerjaan perusahaannya di Wijaya Karya setelah diangkat.Ia adalah salah satu dari lima alumni Universitas Gadjah Mada di jajaran kabinet (tidak termasuk Jokowi sendiri), dan memiliki aset yang dilaporkan sebesar Rp6,5 miliar pada 2012.

Kurang dari dua bulan setelah menjadi menteri, Basuki setuju memberikan pinjaman sebesar USD 62 juta untuk kompensasi para korban semburan lumpur panas Sidoarjo setelah menghubungi Bakrie Group.

Perusahaan tersebut diberi waktu 4 tahun untuk melunasi utang, atau menghadapi pengambilalihan aset mereka (sebagian besar tanah) oleh pemerintah.[17] Pada tahun 2016, ia juga dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjadi saksi terkait kasus korupsi di kementeriannya.

Pada tahun pertama kepemimpinannya, kementerian menerima peningkatan dana sebesar Rp33 triliun antara rancangan dan RAPBN, menerima peningkatan terbesar dibandingkan kementerian lain.

Meskipun hanya menggunakan sekitar 8 persen dari anggaran tahunan Rp118 triliun dalam lima bulan pertama, pada akhir tahun jumlahnya meningkat menjadi 94,5 % .

Kementerian menerima dana paling banyak dibandingkan kementerian lain pada tahun 2016, sedangkan pada anggaran 2017 dan 2018 kementerian berada di urutan kedua di belakang Kementerian Pertahanan. Anggaran kementerian untuk tahun anggaran 2018 ditetapkan sebesar Rp107,3 triliun.

Basuki mempertahankan posisi menteri di Kabinet Indonesia Maju 2019.

Kehidupan Pribadi

Ia menikah dengan Kartika Nurani dan memiliki tiga orang anak, Dewi (lahir 1987), Neil (lahir 1992) dan Dira (lahir 1994).[

Penghargaan

Selama 30 tahun mengabdi di Kementerian Pekerjaan Umum, Basuki dianugerahi tiga medali Satyalancana Karya Satya. Ia juga dianugerahi medali Satyalancana Pembangunan dan Satyalancana Wira Karya masing-masing pada 2003 dan 2005, sebagai tambahannya medali Satyalancana Kebaktian Sosial untuk pekerjaannya di Aceh setelah tsunami. Pada Desember 2017, ia juga menerima Bintang Bhayangkara Utama bersama 6 menteri kabinet lainnya.

Pada 15 Januari 2020, ia dianugerahi gelar doktor honoris causa dari ITB atas jasanya di dalam infrastruktur bencana (pengembangan, pembangunan dan pengelolaan infrastruktur, khususnya dalam bidang sumber daya air dan infrastruktur tahan gempa).

Pada 9 November 2023, atas jasa-jasanya memperkuat kerja sama Indonesia-Jepang, beliau dianugerahi tanda kehormatan "The Order of the Rising Sun, Gold and Silver Star" oleh kaisar Naruhito.

Indonesia

Satyalancana Karya Satya X (2001), XX (2003), XXX (2014)

Satyalancana Pembangunan (2003)

Satyalancana Wira Karya (2005)

Satyalancana Kebaktian Sosial (2005)

Bintang Bhayangkara Utama (2017)

Bintang Mahaputera Adipradana (2019)
Jepang

Order of Rising Sun, Gold and Silver Star (8 November 2023).

Luar negeri

Ia juga menerima Penghargaan Distinguished Honorary Fellow dari Federasi Organisasi Teknik ASEAN pada Februari 2017, serta Penghargaan International Lifetime Contribution dari Japan Society of Civil Engineers [en] pada bulan Juli 2017.