Ungkit Hasil Pilkada Sumsel 2008, Anita : Incumbent Tinggi Surveinya tapi Nyatanya Kalah

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Bakal Calon Wakil Gubernur Sumsel, RA Anita Noeringhati, mengungkit Pilkada Sumsel 2008 untuk merespon hasil survei yang dirilis Lembaga Survei Indonesia (LSI). 

Hasil survei LSI menyebutkan elektabilitas petahana Herman Deru tertinggi saat ini jauh jika dibandingkan dengan Mawardi Yahya. 

Anita pun memberikan respon terkait hasil survei itu. Perempuan yang menjabat sebagai Ketua DPRD Sumsel itu mengaku tidak ambil pusing dengan hasil survei tersebut.  

"Gak apa- apa, itu hak yang meminta survei, jadi itu silahkan saja, apakah survei itu bisa dijadikan acuan, nantinya ada pembuktiannya, " kata Anita, Senin (27/5/2024) di DPRD Sumsel. 

Menurut Anita yang menjabat Ketua DPRD Sumsel ini, hasil keunggulan di survei bisa berbalik seiring waktu dan bergeraknya tim. 

Bahkan Anita mencontohkan kejadian itu,  pernah terjadi pada Pilkada Sumsel 2008 lalu, dimana incumbent atau petahana yang hasil surveinya paling tinggi, nyatanya kalah akhirnya. 

"Karena sudah dapat dibuktikan survei tinggi, kenyataan di 2008 seperti apa, survei incumbent tinggi masih ada waktu (menyusulnya) ternyata Incumbent itu kalah. Kita akan buktikan saja, yang pasti semua mempunyai kesempatan yang sama, " ucapnya. 

Diterangkan wanita yang juga menjabat Ketua Harian DPD Partai Golkar Sumsel ini, dirinya bersama Mawardi Yahya terus bergerak untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat, untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas. 

"Yang pasti, kami terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat, dan apa yang jadi  program kami tidak muluk- muluk, kita ingin sesuai dengan tagline yang ada 'Sumsel Bangkit Bersama'. InsyaAllah sampai nanti deklarasi, kami akan menyampaikan program-programnya, " beberapa Anita. 

Mengenai program kedepan, pastinya hal itu akan disampaikan setelah  deklarasi dirinya bersama Mawardi Yahya. 

"Tapi saat ini, saya mengajak kepada masyarakat bagaimana tentang Sumsel, Sumsel adalah provinsi kelima yang memiliki Sumber Daya Alam (SDA) luar biasa, namun apa yang didapatkan kita hanya menerima DBH (Dana Bagi Hasil) yang tidak sesuai porsi dari kita, bagaimana nanti kita menggali semua SDA ini menjadi PAD (Pendapatan Asli Daerah) agar PAD kita tinggi, untuk belanja kita juga tinggi," tuturnya. 

Hal itu dilakukan, menurut Anita karena kebutuhan dasar yaitu pendidikan dan kesehatan itu masih banyak yang harus dicover, walaupun saat ini sudah ada Universal Health Coverage (UHC) . Tetapi pada kenyataannya di lapangan, masih banyak masyarakat yang kurang mampu pakai KTP, untuk berobat tetap sulit. 

"Artinya, sistem itu juga harus kita benahi  dan anggaran pun harus kita siapkan. Seperti dahulu pada zaman berobat gratis gubernur sebelumnya (Alex Noerdin) tidak perlu repot, cukup dengan KTP langsung ditangani dan itu kewenangan kabupaten kota itu, harus bersinergi dan duduk bersama, " capnya. 

Hal lain diungkapkan Anita, tentang sekolah atau pendidikan yang banyak mengeluhkan tentang PSG (Pendidikan Sistem Ganda) atau mungkin lebih akrab dikenal dengan Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang tidak merata saat ini karena menyangkut anggaran.

"Maka kita harus mengembalikan hak- hak dari masyarakat, yang menjadi kebutuhan dasar yaitu pendidikan dan kesehatan. Kita mempunyai Raperda tentanf tugas belajar, kita mempunyai beasiswa namun sampai sekarang belum berjalan. Jadi masih banyak PR (Pekerjaan Rumah) yang harus kita perjuangkan untuk kedepan lebih baik lagi, " paparnya.