Berita Palembang

Pemprov Sumsel Bakal Perbaiki 78 Unit Rumah Tidak Layak Huni di Palembang

"Sebanyak 78 rumah akan diperbaiki," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumsel S.A. Supriono

Penulis: Linda Trisnawati | Editor: Yandi Triansyah
SRIPOKU.COM
FOTO Dokumen : Kepala Bidang Prasarana Sarana Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Sumsel, Deffi Praputra, saat menyerahkan bantuan bedah rumah dalam rangka HUT ke-76 RI kepada Siti Halimah, Selasa (4/8/2021). 

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Sebanyak 78 unit rumah tidak layak huni di Palembang akan diperbaiki oleh Pemerintah Provinsi Sumsel. 

Perbaikan puluhan rumah itu dilakukan dalam rang hari jadi Provinsi Sumsel ke 78

"Sebanyak 78 rumah akan diperbaiki," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumsel S.A. Supriono melalui Plt Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumsel Novian Aswardani, Senin (22/1/2024).

Menurutnya, ke 78 rumah yang akan diperbaiki ini difokuskan di Kota Palembang. Untuk kabupaten/kota juga diharapkan turut berpartisipasi secara serentak, supaya bisa menurunkan tingkat kemiskinan di Sumsel.

"Untuk rumah yang akan diperbaiki merupakan rumah milik sendiri, yang rumahnya sudah tidak layak huni maka perlu dibantu. Untuk wilayahnya, yang kumuh dan difokuskan daerah Plaju," katanya.

Untuk itu menurut Novian, sebelumnya  Lurah, Camat dikumpulkan dan masing-masing memastikan datanya bahwa benar masyarakat d iwilayah tersebut.

Sehingga masih akan dirapatkan lebih lanjut.

Sedangkan Kepala Baznas Kota Palembang Ridwan Nawawi menambahkan, untuk Baznas Kota Palembang juga bakal turut berpartisipasi untuk perbaikan RTLH dalam rangka HUT Pemprov Sumsel ke 78.

"Kita diajak Pemprov untuk mendukung HUT Pemprov, supaya peduli terhadap masyarakat. Kita akan rapatkan dulu terkait kemampuan dari Baznas Kota Palembang karena anggaran yang ada terbatas," ungkapnya

Menurutnya, pihaknya belum bisa memastikan berapa banyak jumlah rumah yang bakal diperbaiki, karena Pemkot juga ada program bedah rumah. Sehingga jangan sampai bercampur antara program Pemkot dan Pemprov.

"Untuk yang bantuan dari Baznas, nantinya akan benar-benar di cek bahwa yang menerima bantuan muslim. Karena kalau Baznas dari zakat," ungkapnya

Namun menurutnya, ini merupakan kolaborasi jadi bisa saja dari BUMN, ataupun BUMD dan pihak terkait lainnya untuk berprestasi dalam program CSR nya. Sehingga penerimaannya pun bisa beragama.
 

 

Sumber: Sriwijaya Post
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved