Kunci Jawaban

Latihan Soal dan Kunci Jawaban PPKN Kelas 10 SMA/MA Materi Hubungan Pemerintahan Pusat dan Daerah

Ini latihan soal & kunci jawaban PPKN kelas 10 SMA/MA materi Hubungan Struktural dan Fungsional Pemeritahan Pusat & Daerah Kurikulum 2013 untuk siswa.

Penulis: Siti Umnah | Editor: Siti Umnah
buku.kemdikbud.go.id
Ini latihan soal & kunci jawaban PPKN kelas 10 SMA/MA materi Hubungan Struktural dan Fungsional Pemeritahan Pusat dan Daerah Kurikulum 2013 untuk siswa. 

SRIPOKU.COM - Mari simak latihan soal mata pelajaran PPKN kelas 10 SMA/MA yang dapat dipelajari siswa secara mandiri di rumah.

Artikel latihan soal PPKN kelas 10 SMA/MA pada artikel ini juga dilengkapi dengan kunci jawaban yang dapat memudahkan siswa dalam belajar.

Siswa dapat menjadikan latihan soal ini sebagai acuan dalam pembelajaran semester 2 mata pelajaran PPKN kelas 10 SMA/MA materi Hubungan Struktural dan Fungsional Pemeritahan Pusat dan Daerah Kurikulum 2013.

Baca juga: Latihan Soal Beserta Kunci Jawaban PPKN Kelas 10 SMA/MA, Soal terbaru PAS/UAS Semester 1 Tahun 2023

Pada artikel ini tersaji 10 latihan soal materi Hubungan Struktural dan Fungsional Pemeritahan Pusat dan Daerah beserta kunci jawaban yang dapat dikerjakan oleh siswa.

Namun siswa sebaiknya mengerjakan soal secara mandiri terlebih dahulu sebagai bahan evaluasi kemampuan siswa setelah belajar PPKN kelas 10 SMA/MA semester 2.

Untuk itu, simak soal ulangan harian beserta kunci jawaban PPKN kelas 10 SMA/MA yang dikutip dari akun youtube Mudah Belajar Official berikut ini.

Baca juga: Kisi-Kisi Soal Serta Kunci Jawaban PPKN Kelas 10 SMA/MA, Soal terbaru PAS/UAS Semester 1 Tahun 2023

1. Bukti bahwa negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan sistem konstitusional adalah ...

A. MPR merupakan lembaga penyelenggar negara
B. Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi bersama DPR
C. Penyelenggara pemerintahan dan peratran perundangan didasarkan pada UUD NRI Tahun 1945
D. Anggota DPR seluruhnya dipilih oleh rakyat melalui pemilu
E. Presiden bertanggung jawab kepada DPR

Jawaban : C

2. Dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia apabila DPR tidak menyetujui rancangan anggaran yang diajukan oleh pemerintah maka pemerintah ...

A. Mengubah DPR dengan kekuatan politik
B. Menetapkan sendiri anggaran tersebut
C. Meningkatkan pemungutan biaya
D. Mencari sumber dari luar negeri
E. Menjalankan anggaran tahun yang lalu

Jawaban : E

3. Otonomi daerah diselengarakan di NKRI dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yangn memengaruhinya adalah ...

A. Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 menghendaki suatu susunan pemerintah yang terpusat
B. Negara yang luas dengan penduduk yang banyak serta tidak beragam
C. Keragaman bangsa Indonesia membutuhkan penanganan yang sama
D. Wilayah berupa kepulauan dan luas dengan kondisi yang sama
E. Efisien dan efektivitas Indonesia, negara luas dengan penduduk beragam

Jawaban : E

4. Daerah diberi kekuasaan untuk mengatur urusan rumah tangga sendiri adalah ...

A. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi
B. Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi
C. Negara kesatuan dengan sistem dekonsentrasi
D. Negara serikat dengan sistem sentralisasi
E. Negara demokrasi dengan sistem otonomi

Jawaban : B

5. Sebuah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI disebut ...

A. Otonomi daerah
B. Devolusi
C. Dekonsentrasi
D. Desentralisasi
E. Kekontruksi

Jawaban : D

6. Otonomi daerah diartikan sebagai pelimpahan sebagian tugas, kewajiban dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan negara dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Kata otonomi tersebut berasal dari bahasa ...

A. Belanda
B. Perancis
C. Yunani
D. Inggris
E. Arab

Jawaban : C

7. Tokoh yang mengatakan bahwa otonomi daerah sebagai hak untuk mengatur urusan-urusan daerah dan menyesuaikan dengan peraturan yang sudah dibuat dengannya adalah ...

A. C.J Franseen
B. J. Wajong
C. Ateng Syarifuddin
D. A.S. Hikam
E. Anglo Saxon

Jawaban : A

8. Penugasan dari pemerintah provinsi kepada kabupaten atau kota dan desa, serta dari pemerintah kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu disebut ...

A. Daerah otonom
B. Tugas pembantuan
C. Dekonsentrasi
D. Desentralisasi
E. Sentralisasi

Jawaban : B

9. Peran pemerintah pusat dalam otonomi daerah menggunakan berbagai asas seperti dekonsentrasi. desentralisasi dan tugas pembantuan. Penyelenggara pemerintah pusat terdiri atas ...

A. Presiden, wakil presiden dan anggota DPR
B. Presiden, wakil presiden dan para menteri negara
C. Gubernur, walikota atau bupati beserta wakilnya
D. Presiden, wakil presiden dan gubernur
E. Para menteri negara, gubernur dan DPR

Jawaban : B

10. Otonomi yang penyelenggaraannya benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi. Maksudnya, yaitu untuk memberdayakan daerah, termasuk didalamnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pernyataan tersebut merupakan salah satu prinsip otonomi daerah. Prinsip tersebut adalah prinsip ...

A. Seluas-luasnya
B. Nyata
C. Bertanggung jawab
D. Desentralisasi
E. Regulasi

Jawaban : C

 

Dapatkan konten pendidikan mata pelajaran lainnya dari Kurikulum Merdeka dan Kurikulum 2013 dengan klik Di Sini.

Dapatkan juga berita penting dan informasi menarik lainnya dengan mengklik Google News.

Sumber: Sriwijaya Post
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved