Kunci Jawaban

Contoh Soal & Kunci Jawaban PPKN Kelas 10 SMA/MA, Kewenangan Lembaga Negara Menurut UUD Tahun 1945

Simak latihan soal & kunci jawaban PPKN kelas 10 SMA/MA materi Kewenangan Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945 Kurikulum 2013 untuk dipelajari.

Penulis: Siti Umnah | Editor: Siti Umnah
buku.kemdikbud.go.id
Simak latihan soal & kunci jawaban PPKN kelas 10 SMA/MA materi Kewenangan Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945 Kurikulum 2013 untuk dipelajari. 

SRIPOKU.COM - Mari simak latihan soal mata pelajaran PPKN kelas 10 SMA/MA yang dapat dipelajari siswa secara mandiri di rumah.

Artikel latihan soal PPKN kelas 10 SMA/MA pada artikel ini juga dilengkapi dengan kunci jawaban yang dapat memudahkan siswa dalam belajar.

Siswa dapat menjadikan latihan soal ini sebagai acuan dalam pembelajaran semester 2 mata pelajaran PPKN kelas 10 SMA/MA materi Kewenangan Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945 Kurikulum 2013.

Baca juga: Latihan Soal dan Kunci Jawaban PPKN Kelas 10 SMA/MA Materi Hubungan Pemerintahan Pusat dan Daerah

Pada artikel ini tersaji 10 latihan soal materi Kewenangan Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945 beserta kunci jawaban yang dapat dikerjakan oleh siswa.

Namun siswa sebaiknya mengerjakan soal secara mandiri terlebih dahulu sebagai bahan evaluasi kemampuan siswa setelah belajar PPKN kelas 10 SMA/MA semester 2.

Untuk itu, simak soal ulangan harian beserta kunci jawaban PPKN kelas 10 SMA/MA yang dikutip dari akun youtube Mudah Belajar Official berikut ini.

Baca juga: Latihan Soal Beserta Kunci Jawaban PPKN Kelas 10 SMA/MA, Soal terbaru PAS/UAS Semester 1 Tahun 2023

1. Pada hakikatnya sistem politik adalah mekanisme seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik dalam hubungan satu sama lain yang berfungsi langgeng. Pernyataan tersebut dikemukakan oleh ...

A. Almond
B. Sukarna
C. Robert Dahl
D. David Easton
E. Rusandi Sumintapura

Jawaban : D

2. Padasarnya suasana kehidupan politik pemerintahan, yang terdiri atas lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif, dinamakan ...

A. Interest Group
B. Pressure Group
C. Political Figures
D. Infrastruktur Politik
E. Suprastruktur Politik

Jawaban : E

3. Menurut Pasal 14 UUD NRI Tahun 1945, Presiden memberikan Grasi dan Rehabilitasi dengan mmeperhatikan pertimbangan ...

A. Mahkamah Agung
B. Pengadilan Banding
C. Mahkamah Konstitusi
D. Menteri Hukum dan HAM
E. Dewan Perwakilan Rakyat

Jawaban : D

4. Pada dasarnya Infrastruktur Politik mencakup seluruh organisasi untuk menyalurkan aspirasi rakyat, kecuali ...

A. Partai Politik
B. Lembaga Negara
C. Kelompok Penekan
D. Kelompok Kepentingan
E. Pendapat Umum bersama media massa

Jawaban : E

5. Lembaga yang wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga, telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan dan tindak pidana berat lainnya, adalah ...

A. Mahkamah Agung
B. Mahkamah Konstitusi
C. Dewan Perwakilan Rakyat
D. Dewan Perwakilan Daerah
E. Badan Pengawas Keuangan

Jawaban : B

6. Menurut Pasal 2 ayat (1) Keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pasca Perubahan Keempat UUD NRI Tahun 1945 terdiri dari ...

A. DPR dan MPR
B. DPR dan DPD
C. DPR dan DPRD
D. DPD dan DPRD
E. DPRD I dan DPRD II

Jawaban : B

7. Hubungan kerja antara Presiden dan DPR menurut UUD NRI Tahun 1945 Pasal 11, yaitu ...

A. Menetapkan dan mengesahkan APBN tiap awal tahun
B. Mengangkat menteri-menteri untuk memimpin kementerian
C. Memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan
D. Mengangkat duta dan konsul untuk ditempatkan di negara lain
E. Menyatakan perang dan membuat perjanjian dengan negara lain

Jawaban : E

8. Menurut UUD NRI Tahun 1945, yang berwenang mengusulkan pemberhentian presiden jika terjadi pelanggaran terhadap konstitusi adalah ...

A. Mahkamah Agung
B. Rakyat yang memilih
C. Mahkamah Konstitusi
D. Dewan Perwakilan Rakyat
E. Majelis Permusyawaratan Rakyat

Jawaban : D

9. Hubungan kerja antara Presiden dan DPR menurut UUD NRI Tahun 1945 Pasal 23 Ayat 1 dalam hal ...

A. Menetapkan UU
B. Menyatakan perang
C. Menetapkan anggaran
D. Mengangkat duta dan konsul
E. Mengangkat menteri-menteri

Jawaban : A

10. Menurut Pasal 23F UUD NRI 1945 Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan dari ...

A. Mahkamah Agung
B. Mahkamah Konstitusi
C. Dewan Perwakilan Rakyat
D. Dewan Perwakilan Daerah
E. Badan Pengawas Keuangan

Jawaban : C

 

Dapatkan konten pendidikan mata pelajaran lainnya dari Kurikulum Merdeka dan Kurikulum 2013 dengan klik Di Sini.

Dapatkan juga berita penting dan informasi menarik lainnya dengan mengklik Google News.

Sumber: Sriwijaya Post
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved