Kunci Jawaban Soal PKN Kelas 9 SMP Halaman 89 Semester 1 Kurikulum 2013, Tugas Kelompok 3.3

SRIPOKU.COM - Berikut ini terdapat kunci jawaban soal PKN kelas 9 SMP halaman 89 semester 1 Kurikulum 2013, Tugas Kelompok 3.3.

Artikel kali ini akan membahas kunci jawaban soal yang terdapat pada Tugas Kelompok 3.3 buku paket PKN kelas 9 SMP halaman 73 semester 1 Kurikulum 2013.

Pada Tugas Kelompok 3.3, siswa diminta untuk mengidentifikasi berbagai pertanyaan mengenai lembaga negara.

Sebagai referensi dan panduan dalam mengerjakan tugas, simaklah dengan baik kunci jawaban soal PKN kelas 9 SMP halaman 89 semester 1 Kurikulum 2013, Tugas Kelompok 3.3 yang ada di bawah ini.

Mengutip dari Basbahanajar Youtube Channel, inilah kunci jawaban soal PKN kelas 9 SMP halaman 89 semester 1 Kurikulum 2013, Tugas Kelompok 3.3.

Baca juga: Kunci Jawaban Soal PKN Kelas 9 SMP Halaman 98 Kurikulum 2013, Tugas Mandiri 4.1 Materi Bab 4

Tugas Kelompok 3.3

Untuk memahami lembaga-lembaga negara di Indonesia, kerjakanlah tugas berikut bersama anggota kelompokmu.

a. Pilihlah salah satu lembaga negara untuk dibahas bersama anggota kelompokmu. Masing-masing kelompok memilih lembaga negara yang berbeda.

b. Identifikasi berbagai pertanyaan yang ingin diketahui tentang lembaga tersebut.

c. Carilah informasi untuk menjawab pertanyaan yang telah disusun tentang lembaga negara tersebut dari berbagai sumber dan media.

d. Diskusikan dengan anggota kelompokmu untuk menyusun laporan yang berkaitan dengan lembaga negara baik berupa laporan tertulis maupun berupa tayangan multimedia.

e. Presentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas.

Baca juga: Kunci Jawaban Soal PKN Kelas 9 SMP Halaman 94 Kurikulum 2013, Uji Kompetensi Bab 3 Kedaulatan NKRI

Jawaban :

1. Lembaga KPK dan POLRI secara hukum. Lingkat organisasinya tinggi yang mana? Bagaimana konsekuensinya?

2. Lembaga KPK dan Lembaga Kepresidenan secara hukum, tingkat organisasinya tinggi yang mana? Bagaimana konsekuensinya?

3. Lembaga DPR-RI dan Lembaga Kepresidenan secara hukum, tingkat organisasinya tinggi yang mana? Bagaimana konsekuensinya? Apa Hubungannya dengan Hak Prerogratif presiden?

4. Jika ada beda pendapat diantara dua lembaga atas satu kasus hukum yang sama, maka yang wajib ditaati adalah pendapat lembaga yang lebih tinggi atau lembaga yang lebih rendah?

5. KPK adalah singkatan dari Komisi Pemberantasan Korupsi, maka dalam rangka mencegah dan memberantas kasus korupsi itu lembaga yang paling berwenang lembaga yang mana? KPK atau POLRI?

6. Lembaga eksekutif dan lembaga legeslatif dipilih oleh rakyat, mengapa lembaga yudikatif tidak dipilih oleh rakyat?

7. Jabatan politis Bupati, Walikota, Gubernur yang dipilih oleh rakyat bisa berasal dari calon independen. mengapa untuk jabatan presiden tidak ada yang dari independen?

8. Presiden adalah kepala pemerintahan yang memimpin semua warga negaranya baik yang memilih mapun yang tidak memilihnya, mengapa tidak diwajibkan mengundurkan diri sebagai keanggotaan atau kepemimpinan sebuah partai, mengapa tidak diterbitkan UU yang mengatur tentang larangan rangkap jabatan antara jabatan politis di eksekutif dan legeslatif dengan jabatan politis di partai.

9. Bisakah dibuat UU yang menyatakan secara eksplisit bahwa seorang pejabat dilevel apapun jika sudah divonis sebagai narapidana oleh pengadilan, maka wajib baginya mengundurkan diri dan atau diberhentikan dari jabatannya secara definitif. Sedangkan bagi yang masih tersangka, maka demi menghormati praduga tidak bersalah maka tidak bisa diberhentikan.

10. Apakah setiap orang sama di depan hukum ? Mengapa perlakuan penyidik kepada satu tersangka bisa berbeda bila dibandingkan dengan tersangka lainnya? Dimana keadilannya dan persamaannya?

Dapatkan konten pendidikan mata pelajaran lainnya dari Kurikulum Merdeka dengan klik Di Sini.

Dapatkan juga berita penting dan informasi menarik lainnya dengan mengklik Google News.